Kado Akhir Tahun, 3.000 Sertipikat Tanah Gratis untuk Warga Senama

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membagikan sertipikat hak atas tanah dari hasil Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menyerahkan 3.000 sertipikat tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Sedangkan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menyerahkan sertipikat tanah di Jakarta Barat, Kamis (26/12/2019).

Penyerahan sertipikat dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo, Pimpinan Kementerian ATR/BPN, Gubernur, Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan lainnya.

Penyelesaian sertipikat tanah merupakan bagian dari Program Strategis Nasional dan hasil kerja antara seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dengan para pemangku kepentingan. 

Usai menyerahkan sertipikat tanah, Sofyan A. Djalil mengucapkan selamat kepada 3.000 penerima sertipikat tanah.

"Sebanyak 2.085 bidang dari redistribusi tanah yang di dalamnya terdapat 1.385 bidang hasil penyelesaian sengketa PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dan masyarakat Desa Senama Nenek serta hasil Program PTSL sebanyak 915 bidang yang berasal dari Kabupaten Kampar, Rokan Hulu dan Pelelawan," terang Sofyan.

Lebih lanjut Sofyan menjelaskan biasanya yang dibagikan hanya sertipikatnya karena tanah sudah dimiliki masyarakat.

"Kali ini khususnya di Desa Senama Nenek kami kasih sertipikatnya sekaligus tanahnya. Ini merupakan salah satu program Pemerintah Presiden Jokowi dalam menekan ketimpangan kepemilikan tanah," lanjut Sofyan.

Tak hanya itu, Menteri ATR/Kepala BPN yang didampingi Gubernur Provinsi Riau, Bupati Kampar dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau memilih12 orang secara simbolis menerima langsung sertipikat tanah.

Gubernur Provinsi Riau Syamsuar mengapresiasi kerja keras yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

"Saya atas nama Pemerintah daerah sangat mengapresiasi dengan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Maka saya juga berharap masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Riau menjadi sejahtera," kata Syamsuar.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau M Syahrir juga optimistis seluruh bidang tanah di Provinsi Riau didaftarkan untuk tahun 2025.

"Kami optimistis untuk merealisasikan tahun 2025 seluruh bidang tanah di Provinsi Riau sudah terdaftar atau terpetakan. Maka, setiap tahunnya target yang harus diselesaikan sebanyak 408.449 bidang tanah pertahunnya selama 6 tahun ke depan," tutur M Syahrir.

Program ini merupakan salah satu upaya Kementerian ATR/BPN untuk mengurangi konflik pertanahan dan sengketa tanah dengan mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia.

Kementerian ATR/BPN juga memberikan program pemberdayaan yang bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan modal usaha sehingga masyarakat bisa sejahtera dari segi ekonomi.