MRT Jakarta Buka Peluang Lepas Saham ke Publik

Presiden Direktur PT MRT Jakarta William Sabandar mengungkapkan hal itu saat pemaparan materi "MRT Jakarta, Keberlanjutan dan Urban Regeneration", di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

"Masih dihitung berapa kebutuhan dana yang kami harapkan dan jumlah saham yang akan dilepas kepada publik," kata William menjawab Kompas.com.

Hanya, satu yang pasti dana publik tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan serta pembangunan MRT Jakarta fase berikutnya.

IPO ditempuh sebagai salah satu pendekatan inovatif dan terobosan baru dari pengelola sistem transportasi metropolitan (metro system) yang meskipun bersifat pelayanan publik, namun bisa mencari sumber pendanaan secara komersial.

Selain melepas saham, PT MRT Jakarta juga akan menjual kawasan berbasis transit atau transit oriented development (TOD) yang masuk dalam skema land value captive kepada sektor swasta, terutama para pengembang properti.

"Nanti ini akan tripartit bentuknya, Pemprov DKI, PT MRT Jakarta dan swasta. Kami juga akan membentuk perusahaan khusus untuk mengelola TOD, supaya lebih profesional, akuntabel, dan transparan. Berapa biaya masuk dan keluar dari pengelolaan TOD, semua jelas," imbuh William.

Pengelolaan TOD, menurut William, sesuai dengan penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 140 Tahun 2017 tentang Penugasan PT MRT Jakarta sebagai Operator Utama, dan Pergub Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit (KBT).

Namun, hingga kini William mengaku skema kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, dan swasta belum bisa dijabarkan kepada publik, apakah bangun guna serah atau built operate transfer (BOT) atau kerja sama operasi (KSO).

Pendekatan inovatif terkait pendanaan lainnya adalah direct landing sovereign, yang memungkinkan PT MRT Jakarta mencari pinjaman langsung kepada investor atau lembaga lain dengan penjaminan pemerintah.

"Karena itu untuk opsi pendanaan kedua ini kami butuh peraturan pemerintah," imbuh William.

Untuk diketahui, hingga akhir 2019, PT MRT Jakarta telah mencetak pendapatan sekitar Rp 1 triliun atau tepatnya Rp 940 miliar. Kontributor terbesar berasal dari pendapatan subsidi senilai Rp 560 miliar.

Sementara pendapatan non tiket atau non-farebox Rp 225 miliar. Dari jumlah ini, mayoritas berasal dari periklanan senilai Rp 123,7 miliar atau 55 persen.

Disusul naming rights 33 persen sejumlah Rp 74,25 miliar, kemudian telekomunikasi 2 persen, dan ritel satu persen.

Sisa 9 persen lagi merupakan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari pendapatan suku bunga, dan selisih kurs sejumlah Rp 40 miliar.

Adapun pendapatan tiket (farebox) hanya sebesar Rp 180 miliar dari hampir 20 juta penumpang yang dihitung sejak 24 Maret hingga 26 November 2019 atau 93.165 rata-rata penumpang per hari 

Dengan revenue total sebanyak itu, laba yang mampu dicetak senilai Rp 60 miliar hingga Rp 70 miliar. 

"Namun seluruh angka ini belum diaudit. Secara resmi audit dilakukan pada Maret 2020 mendatang," sebut William.

Melihat tren penumpang yang terus meningkat hingga mendekati angka baseline 100.000 penumpang per hari, serta tingginya minat swasta untuk berpartisipasi, MRT Jakarta menargetkan peningkatan laba operasional sebesar Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar dari sekitar Rp 1,4 triliun pendapatan pada 2020.

Laba ini diproyeksikan bakal terus melonjak hingga berada di kisaran Rp 300 miliar-Rp 350 miliar pada 2022 dengan asumsi jumlah pengeluaran sama dengan tahun perdana operasi, supaya bisa memperhitungkan, berapa jumlah subsidi yang bisa dikurangi atau diterima, brapa subsidi yang diterima.

"Subsidi sebaiknya tidak dihilangkan. Cukup dikurangi, karena willingness to pay pengguna MRT telah teredukasi dengan baik, mereka mau membayar tarif yang ditetapkan," cetus William.