Kembali Jadi Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil Lanjutkan Program Kerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pos Kementerian ATR/BPN di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2019) pagi.

"Bapak Sofyan A Djalil akan mengurusi masalah pertanahan, sertifikat, dan reforma agraria," kata Jokowi.

Sebelumnya Sofyan memastikan tiga program pertanahan yang telah dijalankan pada masa kerja 2016-2019 menggantikan Ferry Mursyidan Baldan, akan dilanjutkan.

Program pertanahan pertama dibuat dengan tujuan memastikan tanah dan tata ruang agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Kemudian yang kedua mempercepat pengadaan tanah untuk mendukung program strategis pembangunan.

Pembangunan yang dimaksud Sofyan antara lain pembangkit listrik 35.000 megawatt, jalan tol sepanjang 7.388 kilometer, 24 bandara, jalur kereta api sepanjang 3.258 kilometer, 24 pelabuhan laut, 5 juta unit rumah MBR, 12 kawasan ekonomi khusus, 15 kawasan indsutri, 78 unit stasiun bahan bakar gas, dan dua kilang minyak.

Program ketiga, mereformasi kepemilikan lahan sebanyak 9 juta hektar. Lahan ini terdiri dari 0,6 juta hektar tanah transmigrasi yang belum bersertifikat.

Kemudian 3,9 juta hektar tanah legalisasi aset masyarakat, 0,4 juta hektar tanah telantar, dan 4,1 juta hektar tanah pelepasan kawasan hutan.

Ketiga program ini, mendesak untuk diselesaikan lantaran saat ini jumlah tanah yang terdaftar dan bersertifikat adalah baru 45 persen dari seluruh total bidang tanah di Indonesia.

Selain itu, adanya sertifikat tanah juga mesti dilakukan secepatnya agar masyarakat bisa mendapatkan akses ke perbankan, kepastian hukum, dan mengurangi timbulnya sengketa serta konflik.

Profil

Sofyan merupakan profesional yang pernah menempati posisi puncak di sektor pemerintahan dan swasts.

Di pemerintahan, Sofyan menjabat lima posisi menteri sebelum menjadi Menteri ATR/Kepala BPN tahun ini.

Kelimanya yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Indonesia Bersatu I (21 Oktober 2004 - 9 Mei 2007), Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu I (9 Mei 2007 - 20 Oktober 2009), dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Kerja (27 Oktober 2014 - 12 Agustus 2015).

Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Kerja (12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016), serta Menteri ATR/Kepala BPN pada 27 Juli 2016-2019.

Sofyan dipercaya Jokowi menggantikan posisi menteri yang sebelumnya dijabat mantan politisi Partai Nasdem, Ferry Mursydan Baldan.

Sedangkan di luar pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai komisaris utama di beberapa perusahaan seperti PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF); PT Trimegah Securities; PT Pasifik Satelit Nusantara; PT Pembangunan Pelabuhan Indonesia; dan PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), PT Berau Coal dan PT Berau Coal Energy Tbk, serta PT Socfin Indonesia.

Sementara di sektor akademi, Sofyan pernah menjadi dosen tidak tetap pada program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran.