Pengembang Dorong Ketum REI Jadi Wamen PUPR

Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) DPP REI, Bally Saputra, saat berbincang dengan media di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Menurut dia, selama ini dukungan penuh Basuki terhadap program sejuta rumah sangat tinggi, selain juga komunikasinya terjalin sangat baik dengan semua stakeholder perumahan rakyat.

"Tapi, kalau melihat beratnya tanggungjawab Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan, kami di REI sependapat pentingnya seorang Wakil Menteri (Wamen) PUPR untuk mendukung tugas-tugas khusus Menteri PUPR, terutama di bidang perumahan rakyat, pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pengembangan kota-kota baru termasuk Ibu Kota Negara baru," ujar Bally.

Menurut dia, Wamen PUPR cukup strategis untuk memenuhi target-target pemerintah dalam penyediaan rumah rakyat dan pengembangan kota-kota baru di luar Jawa, terutama dalam rangka pemerataan ekonomi dan distribusi penduduk.

Dia menambahkan, urusan perumahan rakyat dan pengembangan kawasan kota baru sangat luas dan teknis sehingga akan lebih efektif ditanggani oleh orang yang berkompeten di bidang tersebut.

"Bukan dipegang oleh politikus," lanjut Bally.

Bally menilai Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata cocok untuk mendampingi Basuki Hadimuljono, terutama dalam membantu urusan perumahan rakyat dan pengembangan ibukota baru, termasuk penataan perkotaan yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR.

Soelaeman atau akrab disapa Eman, menurut Bally, adalah Ketua Umum DPP REI yang punya dukungan penuh dari 5.000 lebih perusahaan properti di seluruh Indonesia. Eman juga duduk sebagai Presiden Federasi Realestat Dunia (FIABCI) Regional Asia-Pasifik yang memiliki jaringan luas di dunia internasional.

"Dan, dia juga alumni Jurusan Planologi ITB yang paham persoalan perkotaan, termasuk pengalamannya sebagai komisaris di Alam Sutera untuk pengembangan kota baru," ujar Bally.

Saat ditemui media di Istana Merdeka setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, Basuki Hadimuljono mengungkapkan permintaan khususnya kepada Jokowi supaya didampingi oleh wakil menteri dalam mengembang tugas 5 tahun ke depan.

Salah satu alasannya, proyek infrastruktur yang akan dibangun Kementerian PUPR ke depan cukup banyak, termasuk akan adanya rencana pembangunan megaproyek ibukota baru di Kalimantan Timur.

Pada periode kedua ini Basuki juga diminta oleh Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur yang terhubung dengan seluruh kawasan ekonomi khusus, seperti KEK pariwisata dan KEK industri.

Adapun kriteria yang tepat menduduki jabatan Wakil Menteri PUPR, itu, menurut Basuki, dari kalangan profesional, bukan politisi. Namun, hal itu sepenuhnya dia serahkan kepada Presiden Jokowi.