Hingga September 2019, Tercatat 64 Kasus Mafia Tanah

Hingga September 2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat terdapat 64 kasus mafia tanah.

Untuk menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan khususnya memberantas mafia tanah, Kementerian ATR/BPN menjalin kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi kinerja Kapolda Metro Jaya dan Banten serta Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten yang telah memberantas kasus mafia tanah ini," ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Sofyan mengungkapkan akibat ulah mafia tanah, invetasi dari perusahaan Korea Selatan, PT Lotte Chemical senilai 4 miliar dollar AS atau setara Rp 56 triliun menjadi terhambat.

"Di Banten itu Lotte Chemical mau invetasi untuk pengembangan petrochemica, tapi terhambat karena kasus ini," kata Sofyan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah, RB Agus Widjayanto menjelaskan, bersama kepolisian sedang menangani seluruh 64 kasus tersebut.

"Kami akan mengungkap seperti apa modus yang dilakukan para oknum mafia tanah tersebut," ujar RB Agus Widjayanto.

RB Agus Widjayanto mengingatkan masyarakat yang berniat menjadi oknum mafia tanah agar berpikir ulang karena pasti akan ditindak tegas. 

Hal ini didukung Dirreskrimum Polda Metro Jaya Suyudi Ario Seto yang menegaskan keseriusan dalam memberantas mafia tanah ini karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Sindikat ini bekerja dengan cara berkelompok hingga berhasil menipu korban dengan menggadaikan Sertipikat rumah korban untuk mendapatkan keuntungan," kata Suyudi.

Pada kesempatan yang sama, dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2019, salah satu agenda yang dilaksanakan adalah pemberian penghargaan kepada 63 orang tim satuan tugas (Satgas) pencegahan mafia tanah.

Penghargaan ini sekaligus merupakan upaya penyampaian pesan pada para mafia tanah bahwa Kementerian ATR/BPN dan kepolisian tidak main-main dalam menangkap para sindikat mafia tanah.

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah dengan memperkenalkan 4 layanan elektronik.

Salah satu tujuan dengan adanya layanan elektronik ini untuk mencegah praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh mafia tanah.