Menurut dia, selama ini asosiasinya beserta Himpunan Perumahan Rakyat (Himpera) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) terus mendorong pemerintah untuk menambah alokasi anggaran.
"Memang itu sudah permohonan kami," kata Paulus kepada Kompas.com, Senin (7/10/2019).
Dari informasi yang ia peroleh, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui dan memerintahkan Kementerian Keuangan untuk menggelontorkan anggaran sebesar Rp 2 triliun.
Nantinya, anggaran tersebut digunakan untuk mendanai sekitar 20.000 unit KPR FLPP yang disalurkan melalui perbankan.
"Sudah turun dari Kemenkeu dan sedang dikonsultasikan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), karena kan BTN yang menalangi duluan," ujarnya.
Ia pun berharap, tahun depan jumlah KPR FLPP dapat ditambah. Pasalnya, kebutuhan rumah subsidi masih sangat tinggi.
Di sisi lain, Totok menambahkan, semakin menggeliatnya pasar rumah subsidi diyakini dapat mendorong pasar rumah menengah dan mewah.
"Kami usulkan tahun depan itu (dari alokasi pemerintah rencananya) cuma 110.000 unit. Sementara, kebutuhannya 330.000 unit," tutup Totok.
https://properti.kompas.com/read/2019/10/07/100327321/kuota-flpp-ditambah-rei-itu-permohonan-kami