Progres Lambat, Pusat Bakal Ambil Alih Proyek Jembatan Pulau Balang

Proyek ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Jembatan Pulau Balang masih ada kendala di Pemprov. Kemarin itu lambat, kalau kita percepat percuma juga karena mereka belum siap, dan gak akan ada yang lewat. Kita terus berkomunikasi dengan Pemprov," tutur Basuki kepada Kompas.com, Rabu (2/10/2019).

Langkah pengambilalihan terpaksa dilakukan jika perkembangan proyek masih sangat lambat. Hal ini mengingat program pemindahan Ibu kota baru sudah memasuki tahap sayembara.

"Targetnya 2020 harus selesai. Makanya pembangunan harus dipercepat," imbuh Basuki.

Jembatan Pulau Balang dirancang untuk meningkatkan konektivitas Jalan Lintas Selatan Kalimantan yang menjadi jalur utama angkutan logistik di Pulau Kalimantan.

Saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju Penajam dan akan melanjutkan perjalanan ke Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan kota lainnya harus memutar dengan jarak sekitar 100 kilometer dengan waktu tempuh 5 jam.

Alternatif lainnya adalah menggunakan kapal ferry dengan waktu penyeberangan sekitar 1,5 jam belum ditambah waktu antre menuju kapal ferry.

Waktu antre akan bertambah lama apabila bertepatan dengan hari libur yang mengakibatkan waktu tempuh dan biaya angkut kendaraan tidak efisien.

Dengan adanya jembatan tersebut, nantinya jarak akan menjadi lebih pendek yakni sekitar 30 kilometer dan dapat dilintasi hanya dalam satu jam.

Selain sebagai penghubung jaringan jalan poros selatan Kalimantan, jembatan ini juga mendukung rencana pembangunan pelabuhan peti kemas Kariangau dan kawasan industri Kariangau.

Jembatan Pulau Balang dibuat dengan tipe cable stayed, dengan jembatan utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1.969 meter dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan biaya pembangunan Rp 1,33 triliun.

Sementara untuk jalan akses di sisi Penajam dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan jalan akses Balikpapan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Proses konstruksi jembatan cukup menantang, salah satunya dalam pemasangan tiang pancang sebanyak 144 unit.

Tantangan lain adalah cuaca di mana curah hujan di lokasi pembangunan cukup tinggi dan arus air laut yang juga tinggi.

Selain itu, sebagian besar material harus didatangkan dari luar Kalimantan, seperti semen dari Tonasa, Makassar, pasir agregat dari Palu, dan fly ash campuran beton dari Paiton, dan alat berat dari Jakarta.