Menurut dia, hingga kini masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dengan pemda.
Pemerintah pusat berkeinginan agar pengembangan wisata di Pulau Komodo sama seperti Pulau Rinca yang mempertahankan keasrian alamnya.
Meski demikian, ada sejumlah proyek infrastruktur yang tetap dibangun untuk memudahkan wisatawan yang akan berkunjung.
"Tapi kalau Pak Gubernur (NTT) yang baru kan dia maunya ke depan itu di Pulau Komodo enggak ada turis gitu," kata Hadi di Labuan Bajo, Jumat (27/9/2019).
Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Laiskodat bersikeras untuk menutup Pulau Komodo dari para wisatawan.
Kebijakan tersebut bertentangan dengan rencana pemerintah pusat yang ingin menjadikan wilayah Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional.
Seperti diketahui, Pulau Komodo merupakan salah satu destinasi wajib yang dikunjungi wisatawan saat bertandang ke Labuan Bajo.
Pemerintah pusat berencana membangun sejumlah infrastruktur di Pulau Komodo untuk menunjang sektor ini.
Namun, pembangunan yang dilakukan terbatas lantaran untuk mempertahankan kealamian pulau tersebut.
"Nah ini bagaimana solusinya masih dibahas, jalan tengahnya mungkin apa, apa pembatasan turis yang datang. Jadi enggak semua turis datang boleh masuk gitu kan maksudnya kan. Tapi ini masih dalam pembahasan," tutur Hadi.
Hadi memastikan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat tak akan mengganggu masyarakat adat.
Bahkan, keberadaan mereka akan dilestarikan sebagai aset dan bagian dari pengembangan destinasi wisata.
"Bisa jadi itu suatu daya tarik ya, malah aset ya. Katakanlah kampung nelayan ya, itu kan khas, bisa saja malah turis ke sana selain lihat komodo dia juga foto-foto kampung nelayan kan, misalnya," tuntas Hadi.
https://properti.kompas.com/read/2019/09/27/165954821/pusat-dan-daerah-masih-beda-pendapat-soal-pengembangan-pulau-komodo