Kata Walhi, Setiap Daerah Tak Perlu Egois Punya Bandara Sendiri

Menurut mereka, wilayah ini terbilang rawan bencana alam dan berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian besar.

Salah satu proyek infrastruktur yang dikritik adalah rencana pembangunan bandara. Peraturan Presiden (PP) Nomor 56/2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menyebutkan sejumlah proyek yang akan dibangun seperti Bandara Kediri, New Yogyakarta International Airport (NYIA), Bandara Sukabumi hingga Pangandaran. 

Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta Halik Sandera menilai, perlu adanya perubahan kebijakan, dalam hal konteks tata ruang maupun kebijakan strategis pembangunan secara nasional. 

"Misalnya bandara. Kenapa kami selalu menolak, misalnya Kulon Progo, karena Jogja punya Adi Sucipto," kata Halik di Kantor Walhi Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Menurut dia, kalau pun Bandara Adi Sucipto penuh, maka penerbangan dapat dialihkan ke Bandara Adi Sumarmo di Solo, yang jaraknya cukup dekat ke pusat kota Yogyakarta.

Bahkan, jarak antara NYIA dan Bandara Adi Sumarmo ke pusat kota Yogyakarta relatif sama bila ditempuh dengan perjalanan darat. 

"Jadi sebenarnya tidak perlu ada ego kedaerahan," cetus Halik.

Hal yang sama, juga berlaku untuk rencana pembangunan Bandara di Pangandaran dan Sukabumi.

Menurut Halik, pemerintah cukup melakukan optimalisasi keberadaan Bandara Kertajati yang hingga kini masih kosong, dibandingkan membangun bandara baru. 

Halik mengingatkan, wilayah selatan Pulau Jawa rentan dengan bencana. Ancaman gempa megathrust seperti kerap disampaikan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga perlu dipertimbangkan sebelum membangun infrastruktur di sepanjang kawasan ini. 

"Untuk apa infrastruktur yang ada di selatan ini dibangun, sedangkan ancaman kerentanannya tinggi. Ini kalau terjadi megathrust akan membuat kerugian negara dan masyarakat," punkasnya.