Langkah tersebut dimungkinkan, menyusul rencana pemerintah menerapkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Kami tentu akan mengajak beberapa perusahaan swasta untuk ke sana. Baik sebagai mitra vertikal, maksudnya sebagai sub kontraktor, maupun horizontal sebagai mitra kami," kata Bambang menjawab Kompas.com, Selasa (10/9/2019).
Dibutuhkan anggaran sekitar Rp 466 triliun untuk merealisasikan rencana pemindahan tersebut. Dari total kebutuhan itu, hanya 19,2 persen kemampuan pemerintah untuk mendanainya melalui APBN.
Sedangkan, 54,6 persen diharapkan dapat direalisasikan melalui skema KPBU dan 26,2 persen lainnya melalui pembiayaan swasta.
Bambang menambahkan, sejauh ini telah berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mendalami dan mempelajari skema bisnis yang dapat diterapkan.
"Obyeknya kita tahu bahwa pemindahan ibu kota baru ini akan mengusung konsep smart city. Tentu ada banyak hal yang bisa kita eksplor di sana, dan juga rencananya akan menggunakan kendaraan listrik. Jadi dengan demikian sudah terbayang apa yang akan kita lakukan di sana," urai Bambang.
Kini, emiten konstruksi bersandi WSKT ini tinggal menunggu payung hukum pemindahan ibu kota.
Adapun dari sisi pemerintah telah melayangkan surat kepada Parlemen untuk membahas persoalan ini.
https://properti.kompas.com/read/2019/09/11/141213421/waskita-gandeng-swasta-bangun-ibu-kota-baru