Uang Muka Ibu Kota Baru Rp 865 Miliar, untuk Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengalokasikan uang muka sebesar Rp 865 miliar untuk pembangunan awal ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, uang muka itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar yang memang menjadi tuga pemerintah.

"Untuk jalan, terutama untuk kawasan dan prasaran dasar yang perlu dibangun dengan APBN," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2019).

Secara rinci, di bidang jalan dan jembatan, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 500 miliar untuk pembangunan jalan nasional non tol. Jalan ini kelak menjadi cikal bakal jalan arteri atau jalan utama ibu kota.

"Jalan kawasan itu seperti Jalan Thamrin. Akhir tahun ini harus ada site plan. Begitu ada site plan, nanti design and build," kata dia.

Sementara itu, di bidang sumber daya air anggaran yang disiapkan sebesar Rp 175 miliar untuk pembangunan sarana penyediaan air baku, bendungan dan embung, serta pengendali banjir dan drainase.

Sedangkan di sektor pemukiman, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 190 miliar. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi sarana/prasarana utilitas bawah tanah seperti air minum dan air limbah, drainase dan prasarana/sarana umum kawasan seluas 2.000 hektar.

Selain itu juga untuk mendanai konsultan urban design 2.000 hektar, rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) 40 ribu hektar, dan design control 180 ribu hektar serta konsultan basic design perumahan aparatur sipil negara. Kebutuhan anggaran masing-masing yakni Rp 100 miliar dan Rp 90 miliar.

Basuki menegaskan, uang muka tersebut belum masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) Tahun Anggaran 2020. Pasalnya, penyelenggaraan infrastruktur dasar ini akan dilaksanakan dengan skema tahun jamak (multi years).

"Kalau multi years contract, semua tidak harus penuh. Apalagi kita sudah menargetkan mulai pertengahan tahun depan (dimulai). Untuk prasarana dasar dan sebagainya itu Rp 865 miliar," tandasnya.

Untuk diketahui, pengembangan kawasan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Passer Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah hanya akan menganggarkan 19 persennya di dalam APBN.

Adapun 81 persen sisanya akan diusahakan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan swasta maupun BUMN.