Anggaran Pindah Ibu Kota, Menteri PUPR: Sedang Dihitung Uang Mukanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, hingga kini masih menghitung kebutuhan anggaran awal untuk pembangunan ibu kota baru.

Untuk sementara, di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020, anggaran ibu kota baru belum dimasukkan.

"Untuk ibu kota, kami memang programnya, targetnya Insya Alla bisa kita mulai paling cepat pertengahan tahun depan. Kami sedang hitung kebutuhan uang muka," kata Basuki saat rapat kerja dengan Komisi V di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2019).

Dari hasil sidang paripurna, ada dua hal yang kini tengah dibahas. Pertama terkait rencana pembangunan gedung DPR baru serta kebutuhan sarana dan prasarana dasar di ibu kota baru.

"Di sidang paripurna juga bahas ini kan ada dua, pembangunan gedung DPR dan IKN. Karena akan pindah apakah (Gedung DPR) masih perlu dibangun di sini (Jakarta)," ujarnya.

Sementara untuk pembangunan sarana prasarana dasar, untuk sementara kebutuhan anggaran yang diperlukan sebesar Rp 865 miliar. Anggaran tersebut salah satunya bakal digunakan untuk pembangunan jalan akses.

"Namun demikian masih akan dioptimalisasi, kalau ada yang di sini. Jadi belum perlu ditambahkan sekarang," ujarnya.