Menteri Basuki: Ibu Kota Baru di Luar Bukit Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengklaim telah memiliki lahan seluas 180 ribu hektar yang akan digunakan sebagai lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono area tersebut mencakup sejumlah kecamatan di Kabupaten Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara. Namun, ia memastikan, bahwa lokasinya bukan di kawasan Bukit Soeharto.

"Saya lupa kecamatannya, tapi itu di sebelah barat lautnya Bukit Soeharto. Jadi kita hindari yang ada batu baranya. Kalau di sebelah timurnya dia ada batau baranya," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senin (27/8/2019).

Ia menyatakan, kawasan Bukit Soeharto tidak akan diganggu dan justru akan dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan. Saat ini, kawasan tersebut telah beralih fungsi sebagai daerah kelapa sawit.

"Nanti lokasinya di sebelah barat lautnya," kata dia.

Rencananya, pembangunan ibu kota akan dimulai pada pertengahan 2020. Saat ini, desain konsep ibu kota baru masih disusun. Nantinya, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan mencapai Rp 466 triliun.

Basuki menyatakan, dari total kebutuhan anggaran, hanya 19 persen atau sekitar Rp 88,54 triliun yang akan berasal dari APBN. Sisanya, pemerintah mendorong partisipasi swasta dan BUMN untuk pembangunannya melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).