2002 Sekolah dan 195 Madrasah Rusak Bakal Direhabilitasi

Rehabilitasi sekolah merupakan tugas tambahan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR, selain rehabilitasi pasar dan sarana prasarana olahraga.

Rehabilitasi sekolah dikerjakan dalam 234 paket. Hingga Agustus 2019, baru 34 paket atau 616 sekolah yang telah terkontrak. Sedangkan 246 paket dalam proses lelang dan 44 paket lainnya siap lelang.

Sementara itu, rehabilitasi madrasah dikaksanakan dalam 57 paket. Dari jumlah itu, baru enam paket yang telah terkontrak. Adapun 45 paket lainnya dalam proses lelang dan 6 paket sisanya siap untuk dilelangkan.

Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (Pusat PSPPOP) Iwan Suprijanto mengatakan pengerjaan rehabilitasi sekolah dan madrasah dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada kondisi bangunan rusak yang sesuai dengan kriteria. 

Sekolah dan madrasah yang menjadi prioritas untuk ditangani adalah yang berada di wilayah 3T atau terdepan, terluar dan tertinggal, yang termasuk dalam kategori yang sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Persiapan kegiatan pengembangan sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar tersebut dilakukan bukan hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019.

"Hal itu juga mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan hingga tahun 2020 nantinya,” kata Iwan dalam keterangan tertulis, selasa (13/8/2019).

Tahun ini, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6,5 triliun untuk memperbaiki sekolah, pasar dan sarana olaharaga.

Khusus untuk rehabilitasi sekolah sebesar Rp 3,8 triliun dan madrasah Rp 769,1 miliar.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi ini, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna di Bogor pada 18 Juli 2018 lalu, menginstruksikan untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.

Rehabilitasi tersebut bertujuan untuk mendukung fokus pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. 

Dengan tanggung jawab yang semakin besar tersebut, Kementerian PUPR harus mempertajam program dengan fokus pada belanja modal yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Untuk itu kapasitas membelanjakan uang negara harus terus ditingkatkan agar output yang diperoleh berkualitas,” kata Basuki.