BPJT Minta Pemprov DKI Paparkan Dampak Polusi Akibat Aktivitas di Tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memaparkan data secara gamblang tentang kontribusi polusi akibat kendaraan yang melintasi jalan tol.

Danang mengaku belum lama ini telah ditemui Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membahas tentang tingginya polusi yang terjadi di ibu kota.

"Saya minta data mengenai sumber pencemaran, emisi dan polusinya. Itu data sedang di-collect oleh BPLHD DKI," kata Danang di kantornya, pekan lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov DKI ingin agar ada pelarangan kendaraan yang tidak lolos uji emisi untuk tidak boleh lewat tol.

Namun, Danang menegaskan, wewenang itu bukan berada di BPJT maupun Kementerian PUPR, melainkan di Kementerian Perhubungan.

Selain itu, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur larangan kendaraan tidak lolos uji emisi masuk ke jalan tol.

"Kalau Kemenhub menerapkan itu sih oke-oke saja," sebutnya.

Lebih jauh, ia menyatakan, meski sudah lolos uji emisi sekali pun, bukan berarti kendaraan tidak bisa menyumbang polusi. Sebab, hal tersebut tergantung eksposur setiap kendaraan.

"Eksposur itu seberapa lama dia mengeluarkan emisi di jalan tol. Itu hubungannya dengan kecepatan. Kalau dia lambat, kan dia membuang emisinya semakin panjang, semakin lama," urai Danang.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan curiga aktivitas kendaraan di Tol JORR menyebabkan tingginya polusi udara di wilayah selatan Jakarta.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara, polusi di wilayah selatan Jakarta sangat tinggi pada pagi hari. Meski pun, wilayah ini bukanlah yang terpadat di ibu kota.

"Salah satu kecurigaan, nanti kita ingin bicara dengan pengelola jalan tol, adalah di jalur-jalur JORR dan sekitarnya. Di malam hari itu justru terjadi kepadatan kendaraan-kendaraan berat yang volumenya cukup besar," ucap Anies di GOR Rorotan, Jakarta Utara, Senin (29/7/2019).