Pemerintahan Baru Harus Jamin Program Sejuta Rumah Bebas Kumuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Memastikan kualitas program sejuta rumah menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru ke depan.

Pemerintah tak bisa hanya mengejar target jumlah hunian, tanpa memperhatikan kualitasnya.

Pada tahun 2018, untuk pertama kali program satu juta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo, dapat menembus target.

Hingga akhir tahun, capaian program ini sejumlah 1.114.608 unit, dengan rincian 69 persen atau 767.628 unit hunian dibangun bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sedangkan, 31 persen sisanya atau sekitar 346.980 unit merupakan hunian bagi non-MBR. Sementara itu, hingga Mei 2019, capaian program ini telah menyentuh angka 400.500 unit.

"Program satu juta rumah Insya Allah akan dilanjutkan dan ditingkatkan lebih baik lagi dan diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor properti dan sektor lainnya dalam membatu pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2019).

Khalawi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan permohonan gugatan sengketa hasil pemilu yang diajukan kandidat 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dengan putusan tersebut, MK menguatkan hasil Pilpres 2019 dimana kandidat petahan, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, keluar sebagai pemenangnya.

Di bawah kepemimpinan petahana, ia menuturkan, pembangunan perumahan telah dilakukan cukup masif di bawah bendera program satu juta rumah.

"Ke depan bukan hanya sejuta setahun, tapi bisa lebih besar lagi guna merumahkan rakyat (MBR) dan pemukiman bebas kumuh serta menata kota yang nyaman dan aman serta asri," ucapnya.

Untuk itu, saat ini Kementerian PUPR telah menggandeng sejumlah pihak dalam merumuskan konsep penyelenggaraan perumahan yang lebih baik.

Adapun pihak yang digandeng mulai dari akademisi, swasta, The Hud Institute, LSM, dan kaukus birokrasi.

"Salah satu rekomendasi yang telah disepakati bersama adalah konsep pembangunan perumahan berbasis komunitas," ujarnya.

Hal berikutnya yang juga masih menjadi pekerjaan rumah dalam penyediaan perumahan, antara lain, belum terbentuknya bank tanah, impelemtasi regulasi bidang perumahan di daerah yang belum optimal, serta mencari alternatif sumber pembiayaan perumahan.

Meski demikian, ia optimistis, seluruh pekerjaan rumah tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintahan yang akan datang.