Dua Rencana Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyiapkan dua rencana terkait pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ke daerah baru di luar Pulau Jawa.

Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata mengatakan, dua rencana itu berhubungan dengan kebutuhan lahan sesuai peruntukan dan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah ke ibu kota baru tersebut.

Rencana pertama, kebutuhan lahan seluas 40.000 hektar yang terbagi dalam berbagai peruntukan. Pertama digunakan untuk pusat pemerintahan 2.000 hektar, kegiatan perekonomian 6.000 hektar, sirkulasi dan infrastruktur 8.000 hektar, permukiman 16.000 hektar, dan ruang terbuka hijau 8.000 hektar.

Keseluruhan lahan 16.000 hektar tersebut diperuntukkan ASN yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta anggota TNI-Polri.

Menurut data 2017, jumlah ASN ada 195.550 orang, sedangkan anggota TNI-Polri sebanyak 25.660 orang.

Ditambah lagi dengan anggota keluarga mereka masing-masing dengan estimasi setiap ASN memiliki empat anggota keluarga yang jumlah totalnya 884.840 orang.

Kemudian ada juga pelaku kegiatan perekonomian yang jumlahnya 393.950 orang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan warga yang akan pindah ke ibu kota baru sebanyak 1,5 juta orang.

“Jadi ada dua skenario. Dari sisi jumlah pegawai seperti yang sekarang ini butuh 40.000 hektar, misalnya untuk pegawai negeri yang pindah, anggota TNI-Polri, dan lain-lain. Itu dengan asumsi tidak melakukan resizing dari sisi pegawainya,” ujar Rudy dalam paparannya di Jakarta, Selasa (22/5/2019).

Rencana kedua ialah pengurangan jumlah orang yang pindah ke ibu kota baru tersebut, baik ASN dan anggota TNI-Polri beserta keluarga maupun para pelaku ekonomi, sehingga total berjumlah 870.000 orang.

Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, keseluruhan lahan yang dibutuhkan seluas 30.000 hektar. Peruntukannya 1.500 hektar pusat pemerintahan, 4.500 hektar kegiatan perekonomian, 6.000 hektar sirkulasi dan infrastruktur, 12.000 hektar permukiman, dan 6.000 hektar ruang terbuka hijau.

“Di samping pindah, kami juga akan melakukan efisiensi kepegawaian. Hanya yang utama yang akan pindah ke ibu kota baru. Dibutuhkan 30.000 hektar untuk pemerintahan dan lain-lain. Ada resizing jadi tinggal 870.000 pegawai pemerintah yang akan pindah ke sana,” kata Rudy.