Soal Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Opsi Tukar Guling Bisa Jadi Pilihan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah opsi pembiayaan pemindahan ibu kota negara masih dikaji. Pemerintah sendiri memastikan tak bisa mendanai seluruh anggaran yang dibutuhkan lewat APBN.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, salah satu opsi yang bisa dilakukan untuk mendukung pendanaan tersebut adalah dengan cara tukar guling.

Dalam hal ini, pemindahan ibu kota berimplikasi pada pemindahan pegawai aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dari DKI Jakarta ke wilayah baru.

Dengan demikian, perkantoran yang sebelumnya ditempati para ASN ini akan kosong.

"Misalnya, PU harus memindah, apakah harus tukar guling dengan gedung ini. Ini kan masih bisa dipakai, toh nanti pusat ekonomi tetap di Jakarta sehingga kalau itu mau ditukar guling ada yang berminat enggak," kata Basuki di kantornya, Jumat (10/5/2019).

Meski demikian, opsi ini masih harus dikaji, terutama dari aspek legal. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meminimalkan potensi kesalahan ataupun kerugian yang mungkin terjadi atas langkah yang hendak diambil.

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah kesiapan infrastruktur dasar, dari sanitasi, jalan, air bersih, hingga permukiman.

Selain itu, juga infrastruktur yang mendukung aspek sosial dan ekonomi lain.

Sebab, menurut rencana, pemindahan ibu kota ini akan berimplikasi pada pemindahan sekitar 1,5 juta orang dari kalangan ASN dan TNI/Polri.

Untuk diketahui, biaya pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah hanya dapat menanggung separuh kebutuhan anggaran yang diperlukan.