Meleset dari Target, Rusunawa Pasar Rumput Siap Huni Mei 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memastikan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput di Jakarta selesai dan bisa dihuni Mei 2019.

Sebelumnya, rusun tersebut dijadwalkan rampung pada Maret lalu. Namun, ada beberapa kendala yang mesti diselesaikan sehingga rencana itu mundur.

“Rencana dihuni setelah April, insya Allah Mei,” ujar Direktur Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR M Hidayat saat ditemui Kompas.com di Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Salah satu kendalanya adalah perubahan desain tempat penampungan pasar sementara yang harus didiskusikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini menyusul pengelolaan yang akan dilakukan oleh PD Pasar Jaya yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD).

Selain itu, bangunan rusun tersebut juga mesti menjalani tes untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi (SLF) sebagai penanda bahwa layak digunakan.

“Sedikit perubahan desain tempat penampungan pasar sementara, itu yang akan dirapatkan nanti. Bangunan juga mesti dites untuk SLF-nya, commissioning test. Secara fisik sudah selesai,” imbuh Hidayat.

Dia mengharapkan setelah proses itu selesai, masyarakat yang berminat bisa mulai melakukan pendaftaran untuk menyewa unit sesuai prosedur yang ditentukan.

Untuk diketahui, Rusunawa Pasar Rumput dirancang berkonsep mixed use atau gabungan antara hunian dan pasar.

Di bagian bawahnya akan dimanfaatkan untuk pasar, sedangkan di bagian atas untuk hunian serta prasarana pendidikan untuk anak-anak.

Rusun itu terdiri dari tiga tower yang masing-masing mencapai 25 lantai. Secara keseluruhan, nantinya terdapat 1.984 unit hunian bertipe 36 dan tersedia pula 1.314 unit kios.

Pembangunannya dikerjakan oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR sejak tahun 2016.

Nilai kontraknya sebesar Rp 961,3 miliar yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).