Mencermati Program Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi soal Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur menjadi program kerja yang paling diandalkan pemerintah.

Tak hanya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, tetapi juga guna menciptakan lapangan kerja hingga meningkatkan daya saing negara dibandingkan negara lain.

Program pembangunan infrastruktur dari pinggiran dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla guna memastikan tak ada satu pun wilayah yang tidak tersentuh oleh pemerintah.

Di samping untuk memastikan pemerataan, pembangunan model ini dilakukan untuk menghilangkan kesan Jawa sentris.

Lantas seperti apa infrastruktur akan dibangun pada masa pemerintahan berikutnya?

Pemilu Presiden 2019 bakal digelar serentak dengan Pemilu Legislatif pada 17 April 2019. Artinya, masih ada kesempatan bagi Anda untuk mempelajari gagasan dari masing-masing kandidat guna memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Untuk mengetahui gagasan tersebut, salah satu hal yang dapat dilakukan calon pemilih yaitu dengan menilik dokumen visi misi serta program kerja yang terpampang pada laman resmi masing-masing calon presiden-wakil presiden.

Rencana kerja pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dapat dilihat melalui laman www.jokowiamin.id.

Pasangan ini memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Ada sembilan misi yang dinilai menjadi penjabaran visi, yakni peningkatan kualitas manusia Indonesia; struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; pembangunan yang merata dan berkeadilan; dan mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berikutnya, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; serta sinergi pemerintah dalam kerangka negara kesatuan.

Dari kesembilan misi, setidaknya ada dua misi yang memiliki korelasi dengan pengembangan infrastruktur berkelanjutan yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing dan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Kedua misi tersebut pun bakal diwujudkan dalam sejumlah rencana aksi.

"Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur serta melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0," demikian bunyi penjabaran rencana aksi pasangan calon 01, seperti dikutip Kompas.com, pada laman resmi, Rabu (10/4/2019).

Kedua rencana aksi tersebut merupakan penjabaran kegiatan dari misi kedua yakni struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Sementara di dalam misi ketiga yaitu pembangunan yang merata dan berkeadilan, terdapat tujuh rencana aksi.

Mulai dari redistribusi aset demi pembangunan berkeadilan, mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM koperasi, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Kemudian, mengembangkan reformasi sistem jaringan perlindungan sosial, melanjutkan pemanfaatan dana desa untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di pedesaan, serta mempercepat penguatan ekonomi keluarga.

"Terakhir, mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah," tulis dokumen tersebut.

Lantas, bagaimana dengan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno?

Dalam laman www.prabowo-sandi.com, pasangan ini memiliki visi 'Terwujudnya bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri".

Hal ini terutama di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial dan rasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi. Namun, tidak ada satu pun penjabaran rinci mengenai rencana program kerja maupun rencana aksi di dalam dokumen yang tercantum pada laman resmi tersebut.

Satu-satunya misi yang berkorelasi dengan pembangunan terletak pada poin pertama.

"Membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi sesuai pasal 33 dan 34 UUD 1945," tulis dokumen itu.