Jubir Prabowo-Sandi Sebut "Backlog" Rumah Tembus 20 Juta Unit

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, memprediksi jumlah angka kekurangan rumah atau backlog di Indonesia dapat mencapai 20 juta unit pada 2020.

Perhitungan tersebut, kata dia, berasal dari akumulasi perkiraan backlog yang terjadi setiap tahun, yang didata sejak tahun 2000 hingga saat ini.

"Pemerintah sendiri mengakui data itu sekitar 13 jutaan housing backlog. Tapi kami hitung lebih dari itu. Ini harus diketahui masyarakat," kata Suhendra kepada Kompas.com, Kamis (4/4/2019).

Menurut dia, kebutuhan rumah terus bertambah. Setiap tahun ada kebutuhan antara 900.000 hingga 1 juta unit.

Dengan perkiraan tersebut, backlog perumahan bakal mencapai 20 juta unit selama kurun 20 tahun.

Mantan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2014-2018 itu menambahkan, program satu juta rumah yang selama ini digadang-gadang pemerintah juga belum mampu mengatasi persoalan backlog yang terjadi.

Hal itu disebabkan, pemerintah kurang fokus dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu indikasinya adalah dengan menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Di sinilah kita melihat sumber permasalahan awalnya adalah dengan digabungkannya kedua kementerian ini. Ini yang harus kita coba cegah untuk mengurangi atau mengejar target tersebut, yakni kementerian perumahan rakyat itu harus mandiri," tutur Suhendra.

Ia menuturkan, capaian program perumahan rakyat yang selama ini selalu disampaikan pemerintah juga hanya sebatas klaim.

Padahal, kata dia, pada kenyataannya pemerintah belum mampu mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan data yang ia miliki, target pembangunan rumah susun 550.000 unit, rumah khusus 50.000 unit, dan rumah swadaya 1.750.000 unit.

Kemudian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) 1.350.000 unit, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) 476.000 unit.

Adapun pencapaian selama 2015-2018 baru 44.893 unit rusun, 22.358 unit rumah khusus, 473.165 unit rumah swadaya. Sementara penyaluran FLPP dan SSB baru 781.782 unit dan SBUM 627.229 unit.

"Jadi apa yang dikatakan mereka berhasil membangun dari sektor perumahan, kemudian rusun dari sekian unit yang ditargetkan mungkin tidak lebih dari 10 persen. Publik harus mengetahui ini," cetus dia.

"Jika memang pemerintah concern ada persoalan yang sangat mendasar tentang perumahan ini, yaitu housing backlog yang semakin tahun ke tahun bertambah, maka realistis angka 2-3 juta untuk kita bangun," imbuh Suhendra.

Oleh karena itu, Capres Prabowo-Sandi akan menjalankan program pembangunan tiga juta rumah per tahun untuk mengejar backlog  tadi.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, angka backlog perumahan sekitar 11,4 juta unit.

Secara rinci, capaian pembangunan tersebut meningkat yakni dari 699.770 unit pada 2015 menjadi 805.169 unit pada 2016, 904.758 unit pada 2017 dan 1.132.621 unit pada 2018.

Adapun kontribusi terbesar dalam pembangunan ini berasal dari pengembang properti yakni 65 persen. APBN dan APBD berkontribusi 30 persen, dan 5 persen sisanya berasal dari masyarakat.

Sebelumnya Cawapres nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin menilai, program tiga juta rumah per tahun yang diinisiasi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan sulit terwujud.

"Kalau ada yang mengidekan itu tiga juta, padahal tidak punya pengalaman, ide gila itu," kata Ma'ruf, dalam kampanye politiknya di Nusa Tenggara Barat, Selasa (3/4/2019), seperti dilansir dari Antara.

Muhatasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu mengatakan, Presiden Jokowi sudah berpengalaman memprogramkan satu juta rumah per tahun yang lebih masuk akal.

Program satu juta rumah, kata dia, yang diprogramkan oleh petahana sesuai dengan kemampuan pengadaan.

Sementara, pihak Prabowo-Sandiaga yang memprogramkan rumah berjumlah dua kali lipat tentu akan sangat sulit.

Atas hal itu, Ma'ruf mempertanyakan dasar janji dari kubu Prabowo-Sandiaga yang dinilainya diajukan tanpa kajian mendalam.