Begini Rencana Pengembangan Infrastruktur Tanjung Selor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memiliki rencana untuk pengembangan wilayah ini untuk periode 2019-2028.

Rencana pengembangan itu meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum, perbaikan jalan kawasan kumuh, dan pembangunan ruang terbuka hijau.

Selain itu, juga pembangunan jalan dan jembatan penghubung kawasan strategis, hingga pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan penghuung dengan kawasan lainnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, masterplan pengembangan infrastruktur Tanjung Selor telah disiapkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sejak 2017.

"Kalau di bidang kami di jalan, di air minum, di embung-embung, di sana kan pulau-pulau kecil. Jadi kita sudah bangun beberapa sumber air minum, kita akan bangun lagi. Selain itu kami akan bangun jembatan," kata Basuki di kantornya, akhir pekan lalu.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengungkapkan, ada beberapa isu strategis dalam pengembangan infrastruktur Tanjung Selor.

Mulai dari perlunya dukungan konektivitas dari Tanjung Selor ke Kawasan Industri Tanah Kuning, hingga kajian identifikasi kebutuhan program infrastruktur di sektor cipta karya sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.

Untuk tahun 2019 ini, setidaknya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur Tanjung Selor mencapai Rp 168,32 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan preservasi jalan dalam kota dan sejumlah jalan perbatasan, pelebaran jalan menuju standar Batas Bulungan-Tanjung Selor hingga rehabilitasi jembatan batas Bulungan-Tanjung Selor.

Adapun untuk 2020-2024 juga sudah ada sejumlah kegiatan pengembangan infrastruktur yang telah disepakati antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di dalam rapat konsultasi regional.

Proyek tersebut antara lain pembangunan rumah susun bagi aparatur sipil negara sebanyak 58 unit dengan nilai anggaran Rp 33,56 miliar, dan pembangunan TPS Reduce, Reuse, Recycle di Kabupaten Bulungan senilai Rp 550 juta.

Kemudian penyiapan readiness criteria meliputi feasibility study, detail engineering design dan amdal inner ring road  KBM Tanjung Selor sebesar Rp 5 miliar.

Hadi mengungkapkan, perlu adanya kerja sama kementerian dan lembaga lain dalam mengembangkan infrastruktur di Tanjung Selor. Sebab, di satu pihak kemampuan APBD pemda setempat tak lebih dari Rp 2 trilun.

Pada saat yang sama, jumlah penduduk yang tinggal di sana tak lebih dari 35.000 jiwa. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam menggandeng investor swasta dalam menanamkan investasi di wilayah ini.

"Investor dia masuk pasti berhitung juga dengan FS-nya dia. mau jualan apa, mau investasi apa, marketnya dimana, dan sebagainya. Mungkin kecepatan untuk pembangunan juga akan lama," kata Hadi.

Beda dengan Pulau Jawa yang market jelas, penduduknya banyak. Jadi saya pikir, pemerintah harus masuk, tapi harus semua ikut. Kalau hanya PU tidak akan jadi," tuntas dia.