JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Trans-Sumatera yang kini tengah dikebut pemerintah diyakini akan menjadi katalis pembangunan di seluruh wilayah Sumatera.
Namun demikian, menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, pembangunan di Sumatera tidak bisa hanya diselesaikan dengan hadirnya jalan tol semata.
Dibutuhkan pembangunan infrastruktur lain guna menunjang pembangunan, dan menggaairahkan perekonomian.
"Oleh karena itu memang harus dikombinasikan dengan pembangunan ekonomi wilayah. Kami juga mendorong teman-teman Hutama Karya punya gagasan pemikiran soal pengembangan kawasan industri, kawasan pariwisata," kata Danang menjawab Kompas.com, terkait berbagai kritik terhadap pembangunan Tol Trans-Sumatera, di Jakarta, Kamis (28/3/2019).
"Dan pada saat yang sama kami sedang komunikasi dengan Kementerian BUMN untuk mengoneksikan Jalan Tol Trans-Sumatera dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada," imbuh dia.
Dengan adanya konektivitas tersebut, Danang meyakini, akan terjadi pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sumatera. Hal ini pun bakal mendorong semakin berkembangnya arus lalu lintas di sana.
"Berikutnya, dorongan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin kuat, karena kawasan-kawasan industri yang ada di masing-masing wilayah. Itu akan membangkitkan ekonomi baru di daerah, kemudian terjadi transformasi ekonomi daerah," ucap Danang.
Danang optimistis, dalam kurun lima tahun ke depan seluruh ruas Jalan Tol Trans Sumatera akan tersambung dari Aceh hingga Lampung. Saat itu terjadi, pembangunan di Sumatera dipastikan kian menggeliat.
Sebelumnya, pengamat infrastruktur Bambang Susanto Priyohadi menganggap pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera belum tepat dilaksanakan.
Sebab, selain membutuhkan investasi sangat besar, pengguna jalan tol tersebut juga masih dipertanyakan.
"Terus terang saja, pembangunan tol dari Lampung sampai Aceh itu yang lewat nanti siapa?" kata pengamat infrastruktur Bambang Susanto Priyohadi kepada Kompas.com, Rabu (27/3/2019).
Konstruksi Jalan Tol Trans-Sumatera diestimasikan menelan biaya pembangunan sekitar Rp 476 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk mendanai proyek konstruksi jalan tol sepanjang 2.765 kilometer yang terbagi menjadi 24 ruas.
Dari jumlah tersebut, dukungan pemerintah berupa penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 16,1 triliun.
Rinciannya, tahun 2015 sebesar Rp 3,6 triliun, tahun 2016 senilai Rp 2 triliun, dan tahun berikutnya dengan porsi Rp 10,5 triliun.
Pemerintah juga memberikan dukungan berupa konstruksi ruas Terbanggi Besar-P Panjang-Kayu Agung sepanjang 80 kilometer senilai Rp 8,376 triliun dan ruas Kuala Tanjung-Tb Tinggi-Parapat sepanjang 50 kilometer sebesar Rp 7,74 triliun.
Selain itu, dukungan pemerintah juga terlihat dari penjaminan dengan rincian plafon Medan-Binjai sejumlah Rp 481 miliar, kemudian plafon Palembang-Sp Indralaya sebanyak Rp 1,24 triliun.
Adapun plafon Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar Rp 15,59 triliun, plafon Pekanbaru-Dumai Rp 12,26 triliun, serta plafon Terbanggi Besar-P Panggang-Kayu Agung sebesar Rp 14,366 triliun.
Sedangkan penjaminan pemerintah dalam bentuk aset berupa sekuritisasi aset JORR S sebesar Rp 6,5 triliun dan monetisasi aset akses Tanjung Priok senilai Rp 4,5 triliun.
https://properti.kompas.com/read/2019/03/28/211237321/tol-trans-sumatera-dibangun-untuk-genjot-perekonomian