Irit Belanja Modal, Anggaran Kementerian PUPR Terealisasi 6,59 Persen

Jumlah ini baru 6,59 persen dari total APBN Rp 110,7 triliun yang dialokasikan untuk kementerian yang berpos di Jl Pattimura 20, Jakarta Selatan ini.

"Realisasi keuangan dan fisik sampai 24 Maret kemarin untuk fisik 7,13 persen sedangkan keuangannya 6,59 persen," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Basuki menjelaskan, penggunaan anggaran tersebut untuk lelang 2019 yang sudah terkontrak.

Terdapat 8.755 paket kontrak senilai Rp 88,5 triliun pada 2019, sedangkan realisasinya sebesar Rp 49 triliun berupa 3.462 paket.

Hingga kini masih ada 5.293 paket dalam proses lelang yang nilainya mencapai Rp 39,5 triliun.

"Jadi pada 2019 ini ada 8.755 paket pekerjaan yang harus dikerjakan di Kementerian PUPR," imbuh Basuki.

Rendahnya realisasi anggaran ini, tambah Basuki, karena pihaknya harus menahan diri untuk tidak jor-joran belanja modal. 

Kendati pun, selain aloaksi APBN Rp 110,7 triliun, terdapat dana Rp 5,1 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP) untuk preservasi jalan nasional.

"Ditambah KPBU sehingga jumlahnya menjadi Rp 115,8 triliun. Sesuai arahan Presiden dalam sidang kabinet untuk menahan belanja barang maksimal sama dengan tahun sebelumnya. Kalau bisa mengurangi semaksimal mungkin belanja modal," tutur Basuki.

Terdapat 11 unit organisasi (unor) yang mendapatkan kucuran dana Rp 110,7 triliun tersebut. Secara rinci, Sekretariat Jenderal memperoleh Rp 533,8 miliar dan Inspektorat Jenderal Rp 99,6 miliar.

Kemudian, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mendapatkan Rp 40,3 triliun (belum termasuk KPBU AP), Ditjen Cipta Karya Rp 20,2 triliun, dan Ditjen Sumber Daya Air memperoleh Rp 39,7 triliun.

Berikutnya, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 7,8 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 261,9 miliar, dan Ditjen Bina Konstruksi Rp  558,1 miliar.

Tiga unor lainnya yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 540,9 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp 228 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 398,9 miliar.

Dia menambahkan, pengembangan SDM salah satunya dilakukan melalui sertifikasi pekerja konstruksi di seluruh Indonesia.

Saat ini ada lebih kurang 8,7 juta pekerja konstruksi di Tanah Air, tetapi yang bersertifikasi baru sekitar 616.000 pekerja.

"Bisa kita lihat bahwa untuk Ditjen Bina Konstruksi dan SDM diperbesar mengingat mulai tahun ini program prioritasnya pada pengembangan SDM," pungkas Basuki.