Rumah Murah, Lokasi Boleh di Pinggiran Asal Terjangkau Angkutan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com – Usaha pemerintah untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dilakukan.

Termasuk mengatasi masalah kekurangan hunian (backlog) yang dikalim mencapai 7,6 juta unit rumah.

Salah satunya melalui Program Sejuta Rumah. Masyarakat MBR mendapat kesempatan untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau, dan layak huni.

Namun Program Sejuta Rumah bukannya tidak ada masalah. Problem yang sering dirasakan MBR yaitu jauhnya lokasi perumahan dari pusat perekonomian di kota besar, terutama di Jakarta.

Kendati banyak MBR tinggal di wilayah pinggiran kota, tetapi mereka bekerja, dan mencari nafkah di pusat kota sehingga harus melakukan perjalanan ulang alik setiap hari.

“Rumah MBR itu salah satu kelemahannya di pinggiran kota, jadi perlu ongkos transportasi yang lebih banyak,” ucap pengajar dan pengamat perumahan dari Universitas Tarumanegara Suryono Herlambang, kepada Kompas.com, Rabu (13/3/2019).

Menurut dia, seharusnya pemerintah menyediakan transportasi umum dari pinggiran kota ke pusat kota.

Misalnya bus dan angkutan kota yang biayanya terjangaku serta jadwal keberangkatannya teratur.

Herlambang melanjutkan, berbeda halnya dengan masyarakat kelas menengah yang berpenghasilan lebih tinggi dari MBR.

Mereka mampu membeli atau menyewa rumah di wilayah perkotaan sehingga jaraknya lebih terjangkau dan tidak begitu jauh dari sentral kegiatan perekonomian.

“Paling tidak MBR diberi kemudahan transportasi ke kota supaya pengeluaran mereka juga tidak terlalu banyak dan bisa mengirit ongkos,” ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah pengembang di wilayah Jabodetabek membangun proyek perumahan baik subsidi maupun non-subsidi yang lokasinya jauh dari pusat Kota Jakarta.

Namun, tidak seluruh perumahan tersebut bisa dijangkau dengan transportasi umum.

Kalaupun diklaim dekat stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line atau shuttle bus stop, misalnya, tetapi biasanya harus disambung lagi dengan angkutan lain.

Adrian, contohnya. Karyawan swasta yang bekerja di kawasan Palmerah, Jakarta Pusat, ini berpenghasilan sekitar Rp 7 juta.

Adrian harus ulang-alik Jakarta-Jonggol menggunakan dua atau tiga macam transportasi publik. Bus, angkot, dan atau ojek.

Ongkos transportasi ini menghabiskan 25 persen dari penghasilannya yakni Rp 1,750 juta per bulan.

Sementara, di sisi lain, dia harus mencicil rumah tipe 36/72 setiap bulan dengan besaran Rp 1,8 juta. 

"Angka itu bisa membengkak, jika saya ketinggalan bus (shuttle) yang disediakan pengembang perumahan dengan pilihan terbatas," kata Adrian.

Adrian hanyalah satu dari sekian juta masyarakat yang mampu membeli hunian di kawasan pinggiran. Karena pilihan yang tersedia sesuai dengan penghasilannya terdapat di pinggiran.

Sebagai informasi, Kompas.com mencatat beberapa perumahan murah dengan status subsidi yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota.

Sebut saja Perumahan Pesona Gading Cibitung di daerah Wanajaya, Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan Perumahan Bukit Gading Balaraja di Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Kemudian Perumahan Buana Residence dan Saka Hill Rangkasbitung di Kabupaten Lebak, Banten. Selain itu, juga ada Perumahan Argo Subur di daerah Cisoka Raya, Kabupaten Tangerang.