BUJT Tagih Dana Talangan Tanah Rp 5 Triliun

Melansir Kontan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah menyurati Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Surat yang dilayangkan pada akhir Januari 2019 itu menyatakan, BUJT telah membayar 7.934 bidang lahan sepanjang 13 Oktober 2018-18 Januari 2019.

Direktur Utama PT Waskita Toll Road (WTR) Herwidiakto mengatakan, lambannya pencairan dana talangan berpotensi mengganggu keuangan perseroan. Karena itu, ia berharap, pemerintah dapat segera melunasinya.

"Jelas mengganggu karena awal jalan tol beroperasi pasti tekor. Harus ada top up dari pemegang saham," kata Herwidiakto dikutip Kontan, Minggu (3/3/2019).

Sejauh ini, WTR telah menalangi pembebasan lahan Rp 6,3 triliun. Dari angka tersebut Rp 1,7 triliun tidak diproses karena berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) atau penugasan pemerintah.

Sementara sisa tagihannya telah diaudit dan harusnya sudah dibayar. Namun hingga kini belum diselesaikan tagihannya.

Sebagai gambaran, penggantian dana talangan lahan jalan tol dilakukan LMAN. Mekanismenya, BUJT menyertakan dokumen dan diserahkan ke BPJT. Selanjutnya BPJT mengirimkan klaim ke LMAN.

Sebelum membayar klaim, LMAN meminta verifikasi serta audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika semua beres, LMAN baru membayar sisa tahinga sesuai hasil audit.

Selain WTR, permintaan serupa juga datang dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Sekretaris Perusahaan Jasa Marga, Agus Setiawan berharap, penggantian dana talangan dapat segera dilakukan.

"Meski demikian saat ini sejumlah tagihan anak usaha sudah mulai dibayarkan," kata Agus.

Kepala BPJT Danang Parikesit berjanji mengurus pembayaran ini secepatnya.

"Kami akan dorong proses penggantian dana talangan," singkat Danang.

Artikel ini telah tayang di Harian Kontan Edisi Senin (4/3/2019) dengan judul: Pebisnis Jalan Tol Tagih Dana Talangan Pembebasan Lahan Rp 5 Triliun