Pembangunan Rumah Masyarakat Miskin Tersendat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengakui pembangunan rumah untuk masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah (MBR) tersendat.

Hal ini disebabkan pengembang enggan membangun rumah baru bagi MBR dengan alasan belum ada kepastian harga jualnya.

"Jadi sekarang ini memang masih ada gejala pengembang menahan stok karena menunggu kenaikan harga. Ini enggak betul. Saya imbau pengembang, ayolah jangan begitu untuk MBR," ujar Khalawi saat ditemui di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Dia mengatakan, harga yang berlaku sejak tahun 2018 masih cukup relevan, seraya menunggu perubahan yang sedang dibahas oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan.

Perubahan skema harga rumah MBR akan berlaku untuk tahun 2019 dan 2020.

"Sedang dibahas bersama Menteri Keuangan, sedang harmonisasi. Ini untuk dua tahun, yaitu 2019 dan 2020," kata dia.

Oleh karena itu, dia mendesak pengembang agar terus membangun rumah MBR. Partisipasi mereka dibutuhkan dalam membantu mewujudkan target Program Sejuta Rumah.

Sampai akhir Februari 2019, progres pembangunan Program Sejuta Rumah mencapai 120.000 unit.

Sebelumnya, hingga 11 Februari 2019, pemerintah mengklaim telah membangun 77.326 rumah.

Rinciannya, rumah untuk MBR yang dibangun Kementerian PUPR sebanyak 56.070 unit. Terdiri dari rumah susun 15 unit, rumah swadaya 420 unit, dan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah 55.635 unit. 

Kemudian, rumah yang dibangun oleh pengembang sebanyak 9.787 unit.

Sedangkan rumah yang didirikan oleh pemerintah daerah ataupun melalui program corporate social responsibilty (CSR) dan swadaya masyarakat tidak ada.

Dengan demikian, pencapaian rumah untuk MBR sampai saat ini sebanyak 65.857 unit.