Kementerian PUPR Raih Peringkat Ketiga Pengelolaan Anggaran

Posisi yang diperoleh kementerian pimpinan Basuki Hadimuljono kali ini naik satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya yang bertengger di level keempat.

Penghargaan diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Rabu (20/2/2018).

Sementara untuk peringkat pertama dan kedua kementerian/lembaga terbaik diperoleh Kemenkeu dan Kementerian Kesehatan.

Penghargaan diberikan setelah dilakukan evaluasi atas 12 indikator yang terbagi dalam 4 aspek yakni kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengatakan, secara umum serapan belanja kementerian/lembaga pada tahun 2018 berjalan cukup optimal.

Hal itu tidak terlepas dari pola eksekusi anggaran oleh satuan kerja kementerian/lembaga yang semakin baik secara keseluruhan.

"Indikator perbaikan ini bahwa di bulan Desember 2018, bapak/ibu hanya mencairkan 16 persen dari pada total APBN. Hal ini menunjukkan di bulan Desember hanya selesaikan pekerjaan yang memang jatuh tempo di bulan Desember. Tahun lalu lebih dari 20 persen," kata Marwanto.

Indikator perbaikan lainnya yaitu semakin berkurangnya revisi anggaran dalam kewenangan pagu tetap dari 52.072 revisi pada 2017 menjadi 13.686 revisi pada 2018 atau ekuivalen turun 73,72 persen.

Selain itu, penyampaian data kontrak dari aspek ketepatan waktu juga mengalami peningkatan dari 58,15 persen pada 2017 menjadi 80 persen pada tahun lalu.

Peningkatan lainnya yakni penyelesaian tagihan yang sifatnya kontraktual meningkat dari 86,84 persen pada 2017 menjadi 91,99 persen pada 2018.

"Ini menjadi penting, karena dalam konteks kedisiplinan administrasi bahwa uang APBN akan bergulir ke publik untuk diharapkan dorong gerakkan ekonomi lebih lanjut," tuntasnya.