"Bola Panas" Tarif Tol Trans-Jawa di Tangan Asosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyerahkan kepada Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) untuk mengevaluasi tarif Tol Trans-Jawa. Tarif yang berlaku saat ini dinilai masih terlalu mahal, terutama bagi angkutan logistik.

Keputusan tersebut diambil saat rapat tertutup antara badan usaha jalan tol (BUJT) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kantornya, Selasa (12/2/2019).

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Koentjahjo Pamboedi menuturkan, nantinya ATI  merumuskan besaran tarif baru yang dinilai tidak akan terlalu memberatkan masyarakat, namun juga tidak merugikan BUJT.

"ATI nanti bahasnya kaya apa, berapa lama, (bentuknya) penurunan apa diskon," kata Koentjahjo.

Sejauh ini, kata dia, pemerintah tak mempersoalkan adanya opsi penurunan. Hal itu untuk menjamin agar barang logistik yang sampai ke masyarakat dapat diperoleh dengan harga terjangkau.

Meski demikian, ada persoalan kepastian bisnis BUJT yang juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, dari usulan tarif baru yang diajukan ATI, pemerintah merumuskan apakah  memberikan subsidi atau kompensasi lain yang juga menguntungkan.

"Misalnya, kalau penurunan nanti pemerintah subsidi. Pemerintah nalangin berapa. Saya kira enggak besar. Tapi concern kita berpihak ke logistik," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Nofrisel mengatakan, penerapan tarif di sepanjang Tol Trans Jawa berpengaruh signifikan terhadap struktur pengeluaran perusahaan truk.

Dibandingkan melalui jalur tol, para pengusaha truk pun lebih memilih untuk lewat jalur Pantura.

"Jadi kita berharap bisa dipertimbangkan untuk tarif tol, di-adjust, ditinjau kembali. Sementara yang dilakkan teman-teman Aptrindo ya sebagian tidak lewat jalan tol. Mereka memilih jalur Pantura biasa," ujar Nofrisel.