Beraset Rp 233 Triliun, "Holding" BUMN Infrastruktur Dinilai Tepat

Menurut dia, dari sisi pembiayaan, ada dua alasan pembentukan holding itu dianggap pas. Pertama, berkaitan dengan leverage atau penggunaan aset dan dana pinjaman; kedua, berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergabung dalam satu holding, maka kian besar pula nilai aset holding tersebut dan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman bakal bertambah.

“Dari sisi leverage, pembentukan holding akan secara otomatis meningkatkan kemampuan holding untuk memperoleh pinjaman baru,” ujar Freddy kepada Kompas.com, Senin (4/2/2019).

Kemudian, dari segi pengelolaan keuangan, keberadaan holding bisa meningkatkan efisiensi dan membuat perusahaan lebih fokus melakukan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah proyek infrastruktur.

“Melalui holding pengelolaan pembiayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penyempurnaannya akan jauh lebih fokus sehingga efisiensi dipastikan dapat diperoleh,” imbuh Freddy.

Untuk diketahui, tiga BUMN di sektor infrastruktur memutuskan untuk mengalihkan saham Seri B milik negara di masing-masing perseroan sebagai setoran modal kepada PT Hutama Karya (Persero) atau HK.

Ketiga BUMN itu yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Keputusan pengalihan saham ini dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) masing-masing perseroan di Jakarta, Jumat (1/2/2019), dan dilaksanakan sehubungan dengan rencana pemerintah membentuk holding BUMN di sektor infrastruktur.

Jika dilihat dari nilai aset masing-masing perseroan, berdasarkan laporan keuangan terakhir per 30 September 2018, Waskita Karya memiliki total aset senilai lebih dari Rp 129,2 triliun.

Kemudian, Adhi Karya mempunyai aset keseluruhan berjumlah sekitar Rp 28,3 triliun. Adapun total aset Jasa Marga yaitu lebih kurang Rp 75,5 triliun.

Dengan demikian, nilai total aset ketiga perseroan tersebut yakni sekitar Rp 233 triliun.