Akhirnya, Warga Paling Selatan NKRI Nikmati Mulusnya Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X Kupang, telah menuntaskan pembangunan jalan long segment sepanjang 56,71 kilometer, mulai dari Baa (Ibu Kota Kabupaten Rote Ndao) hingga Papela, Kecamatan Rote Timur.

Kris Saek, warga Desa Sonimanu, Kecamatan Pantai Baru, Rote Ndao, mengaku jalan yang telah dibangun ini sangat menolong warga saat menggunakan kendaraan bermotor.

"Dibandingkan dengan dulu, sekarang jalannya lebih bagus dan badan jalan juga semakin lebar. Pada saat kita melintasi jalan ini terasa nyaman," ucap Kris kepada Kompas.com, Kamis (31/1/2019).

Kris pun berterima kasih terhadap pemerintah pusat yang sudah membantu membenahi jalan raya di wilayah mereka.

Kris berharap, pemerintah pusat melanjutkan pembangunan jalan hingga Papela, Rote Timur dan Pantai Baru khususnya bagian selatan, yang sebagian jalannya belum diaspal sama sekali.

Hal senada juga disampaikan Pace Run dan Olga Tulai. Keduanya meminta Kementerian PUPR dan BPJN X Kupang bisa melanjutkan pembangunan jalan dengan ukuran badan jalan yang sama.

"Memang jalannya sudah diaspal dan mulus. Tapi jalan ini pun hanya beberapa kilometer saja yang badan jalannya lebar (ukuran lebar jalan 11 meter), sehingga kami minta perpanjang lagi akses jalan dengan ukuran yang sama lebar," ujar Pace yang diamini Olga.

"Kami warga paling selatan di Indonesia sudah puas dengan kondisi jalan ini, namun ada beberapa titik jalan yang mesti diperbaiki karena sering tergenang air, khususnya yang berada di dekat sawah milik warga, di Desa Edalode, Kecamatan Pantai Baru," ujar Pace.

PPK 3.4 Pulau Rote-Pulau Sabu, Desber YA Benu, mengatakan, Preservasi Rehabilitas Jalan Baa-Pantai Baru-Papela sejauh 56,71 kilometer sudah beraspal hotmix.

Jalan long segmen itu lanjut Benu, mulai dikerjakan sejak Tahun 2017 lalu, dengan dana Rp 38.836.500.000.

Pada tahun 2018, pemerintah menganggarkan dana Rp 21.154.818.000 dan Tahun 2019 sebesar Rp 11.914.739.000 untuk menuntaskan jalan itu.

"Kami berterima kasih kepada Pak Menteri PUPR, Pak Kabalai X Kupang dan Bapak Farry Francis sebagai Ketua Komisi V yang memperjuangkan program Infrastruktur di Pulau terselatan Indonesia ini," ucapnya.

Benu menjelaskan, dalam pelaksanaan pekerjaan long segment di Pulau Rote, ke depan pihaknya mengharapkan lebih ditingkatkan dengan penanganan rekonstruksi Jalan.

Rekonstruksi jalan yang dimaksud Benu, yakni pelebaran jalan menuju standard 2-7-2, dengan teknik pelaksanaan memperbaiki, pembongkaran struktur jalan lama (lebar badan jalan 4 meter) sampai tanah dasar dengan menggantikan material.

Penggantian material tersebut yakni timbunan pilihan, agregat B, Agregat A, Lapis pondasi AC-BC dan Lapisan AC-WC, ditambah marka jalan thermoplatik.

Benu menjelaskan, untuk penangan jalan Tahun Anggaran 2019, pihaknya mendapat alokasi dana Rp 11.914.739.000 untuk pekerjaan rutin jalan, rutin kondisi, rutin jembatan, rehabilitas jalan, rehabilitas jembatan. Saat ini masih dalam proses pelelangan.

"Untuk itu kami masih membutuhkan dana tambahan untuk perbaikan jalan dengan rekonstruksi pada ruas jalan nasional Papela-Pantai Baru kurang lebih 10 kilometer pada tahun 2019," kata Benu.

Benu mengharapkan ada tambahan dana, untuk penanganan dengan menaikkan badan jalan kurang lebih 80 sentimeter, dari badan jalan lama.

Kemudian memperbaikai drainase pada kiri kanan jalan, pasangan batu mortar sepanjang kurang lebih 25 meter, pasangan batu, pembuatan gorong-gorong untuk menyeberangkan air, dan item pekerjaan lain yang dianggap perlu.

Pada tahun 2019, untuk lokasi genangan air di wilayah Desa Edalode, Kecamatan Pantai Baru, pihaknya akan melakukan pekerjaan galian saluran (kiri jalan), membongkar aspal lama sepanjang genangan air.

Penimbunan dengan agregat A dan hotmix 1 lapis yaitu lapis pondasi AC-BC, tapi pihaknya tidak melakukan pelebaran jalan, sesuai dengan eksisting dengan lebar jalan yakni 4 meter.

Sementara Kepala Satker PJN Wilayah I Provinsi NTT Rahyudi Khalid mengatakan, keberadaan jalan itu, intinya untuk memperlancar arus transportasi barang dan jasa serta kemudahan akses keamanan dan pertahanan wilayah dalam memobilisasi.

"Harapan kita, masyarakat bisa memperoleh benefit yang besar dari semua aspek, seperti ekonomi, sosial dan budaya, dengan tersedianya infrastruktur yang baik dan memadai," pungkas Rahyudi.