Kontribusi Bank Pelat Merah di Sektor Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas yang gencar diwujudkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Percepatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, daya saing ekonomi nasional, dan menekan tingkat kesenjangan antar-daerah.

Ada beberapa jenis infrastruktur nasional yang dibangun oleh pemerintah, antara lain konektivitas, transportasi, energi, sumber daya air, permukiman, dan komunikasi.

Masifnya pembangunan tersebut tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah tidak bisa membiayai sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, pemerintah membuka kesempatan kepada swasta untuk ikut terlibat melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Terdapat sejumlah perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik negara (BUMN) yang berpartisipasi membangun infrastruktur. Mereka melakukan investasi dengan nilai triliunan Rupiah.

Mereka juga melibatkan perbankan, terutama pelat merah untuk membiayai proyek infrastruktur tersebut.

Paling tidak ada tiga bank nasional sebagai BUMN yang berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Menurut catatan Kompas.com, Bank Mandiri sudah menyalurkan kredit untuk infrastruktur sebesar Rp 169,8 triliun hingga kuartal III-2018. Jumlah itu sekitar 63,9 persen dari total komitmen yang diberikan sebesar Rp 265,7 triliun.

"Bank Mandiri juga berkontribusi menyukseskan agenda pembangunan sesuai moto Mandiri Hadir untuk Negeri, khususnya untuk infrastruktur," ujar Direktur Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Kucuran kredit infrastruktur itu mengalami pertumbuhan 28,6 persen jika dibandingkan dengan kuartal III-2017.

Kemudian, dari data yang diperoleh pada Januari 2019, tertulis kredit yang digelontorkan Bank Mandiri sebesar Rp 182,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2018. Jumlah itu merupakan peningkatan 29,3 persen dari tahun sebelumnya.

Jumlah total kucuran kredit itu digunakan untuk tiga jenis pembangunan, yaitu jalan tol, kelistrikan, dan transportasi.

Untuk jalan tol, jumlah kredit yang digelontorkan terbilang paling kecil, yaitu Rp 15,9 triliun. Lalu untuk kelistrikan senilai Rp 34 triliun. Siraman kredit paling besar adalah untuk transportasi, yakni Rp 39,5 triliun.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Herry Sidharta menuturkan, BNI telah menyalurkan kredit investasi sebesar Rp 137,7 triliun dalam 10 bulan pertama tahun 2018.

"Pertumbuhan kredit investasi ini didorong oleh penyaluran pada sektor konstruksi dan sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi. Dari aspek kualitas, non performing loan (NPL) kredit investasi tercatat pada level 1,1 persen di Oktober 2018," ucap Herry, seperti diwartakan Kontan.co.id, Selasa (4/12/2018).

Dia memprediksi kredit investasi BNI masih akan tumbuh karena masih banyaknya proyek pembangunan yang akan diselesaikan.

"Untuk tahun 2019, kredit investasi diproyeksikan masih tumbuh pada kisaran 12 persen-13 persen yoy seiring dengan kondisi ekonomi makro yang diperkirakan akan membaik. Serta masih besarnya potensi pembangunan pada infastruktur, industri manufaktur, dan pertanian," tambahnya.

Sektor infrastruktur dan manufaktur menjadi motor penggerak pertumbuhan kredit korporasi BNI pada 2019.

Satu lagi bank yang berperan dalam pembiayaan infrastruktur dan konstruksi yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Menurut Director Strategic, Compliance and Risk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Mahelan Prabantarikso, kucuran kredit BTN yang diberikan di sektor tersebut mencapai Rp 25 triliun pada 2018.

Angka itu mengalami peningkatan sebesar 13 persen dibanding tahun 2017.

“Pertumbuhan year on year kredit secara total lebih dari 19 persen. Untuk kredit konstruksi sebesar 13 persen dengan nilai Rp 25 triliun,” ucap Mahelan kepada Kompas.com, Kamis (31/1/2019).

Dia menambahkan, BTN juga memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) senilai Rp 155 triliun dan syariah yang mencapai Rp 22 triliun.

Masing-masing sektor itu pun bertumbuh 20 persen untuk KPR dan 22,54 persen untuk syariah.