Tahun Ini, Pemerintah Bangun 166 Jembatan “Indiana Jones”

JAKARTA, KOMPAS.com – Tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan dapat membangun 166 jembatan gantung di seluruh Indonesia untuk menggantikan jembatan gantung rusak dan tak laik dilewati atau kerap disebut jembatan "Indiana Jones"

Jembatan gantung ini merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur untuk mendukung kehidupan masyarakat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, sejak 2015 hingga 2018, telah dibangun 164 jembatan gantung.

Dengan demikian, diharapkan target 330 jembatan gantung akan dapat bisa terpenuhi tahun 2019 ini.

Pembangunan itu dilaksanakan sesuai dengan konsep pengembangan wilayah yang sudah ditentukan pemerintah, termasuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Membangun jembatan gantung adalah membangun infrastruktur kerakyatan. Jembatan gantung ini menghubungkan antar-desa. Masih banyak sekali kebutuhan untuk menggantikan jembatan Indiana Jones itu supaya jadi jembatan yang layak,” ucap Basuki pada acara Indonesia Development and Business Summit New Construction Opportunity 2019 and Beyond Infrastructures di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Kehadiran jembatan itu diharapkan bisa membantu kegiatan sehari-hari masyarakat setempat, misalnya untuk anak-anak pergi ke sekolah, akses ke fasilitas umum seperti rumah sakit dan kantor pemerintahan, serta untuk aktivitas perekonomian warga.

Selain itu, di bidang pengairan, Kementerian PUPR telah membangun 860.015 hektar jaringan irigasi hingga tahun 2018.

Rencananya, ada 139.410 hektar jaringan irigasi yang dibangun tahun ini sehingga target 1 juta hektar bisa tercapai.

Ada pula pembangunan 56 bendungan, di mana 13 bendungan telah rampung dibangun dan 43 bendungan dalam tahap penyelesaian.

Nantinya ada 9 bendungan lagi yang akan direalisasikan tahun ini juga sehingga diharapkan target 65 bendungan yang dibuat dari tahun 2015-2019 bisa tercapai.

“Jaringan irigasi targetnya 1 juta hektar bisa diselesaikan tahun ini sesuai misi pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi,” imbuh Basuki.

Kemudian, di bidang sanitasi dan persampahan, sudah dilakukan penanganan untuk 9.616.334 kepala keluarga (KK) sejak 2015.

Pada 2019, Kementerian PUPR berencana menangani 2.564.549 KK sehingga jumlah target keseluruhan sebanyak 12.180.883 KK bisa dipenuhi.

Satu hal lagi yang dikemukakan yakni mengenai penanganan kawasan kumuh di perkotaan. Basuki mengklaim bahwa pihaknya telah menangani 13.556 hektar kawasan kumuh sampai 2018.

Selanjutnya, seluas 2.564 hektar lagi akan ditangani pada 2019 sehingga bisa menjangkau total 16.120 hektar kawasan kumuh.

Salah satu realisasinya melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yaitu upaya dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

“Soal kawasan kumuh, seperti kata Pak JK, di dunia ada 3 kota yang mempunyai kawasan kumuh, yaitu Bombay, Manila, dan Jakarta. Makanya ada Program Kotaku. Kami tangani 13.000-an hektar kawasan di beberapa kota dan akan diteruskan jadi 16.000-an hektar. Hal-hal ini yang ke depan akan kami kerjakan sesuai konsep pengembangan wilayah,” pungkas Basuki.