Cegah Banjir di Kota Bima, Normalisasi Sungai Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan normalisasi dan pelebaran Sungai Padolo dan Melayu yang melewati Kota Bima dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terulangnya banjir besar yang pernah terjadi di wilayah tersebut.

Pelaksanaan normalisasi sungai ini pun bertujuan untuk meningkatkan kondisi sungai dan pengendalian daya rusaknya, misalnya dengan memperkuat tebing sungai, serta memperbaiki dan memasang bronjong.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, pengelolaan sumber daya air di Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim.

Hal itu ditunjukkan melalui pergeseran dan perubahan pada musim hujan dan kemarau, perubahan temperatur, cuaca, serta pola hujan yang durasinya cenderung lebih pendek, tetapi dengan intensitas yang tinggi sehingga berakibat banjir.

"Penghijauan memang harus, tetapi dampaknya baru akan terasa 15-20 tahun yang akan datang. Kita ingin dalam waktu dekat tidak terjadi lagi banjir," ujar Basuki melalui keterangan tertulis, Jumat (18/1/2019).

Sementara itu, menurut Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Asdin Julaidy, normalisasi sungai diprioritaskan di sungai yang melewati permukiman dan persawahan, yakni Sungai Padolo dan Melayu.

Hal itu dilakukan dengan memperlebar sungai dari sekitar 8 meter menjadi 25 meter sepanjang 8 kilometer. Pengerukan sedimen pun dilakukan agar kapasitasnya bertambah.

Asdin memaparkan, banjir bandang yang menerjang Kota Bima pada 2016 merupakan akibat dari berkurangnya hutan di wilayah hulu dan terjadinya penyempitan serta sedimentasi di hilir sungai akibat semakin banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai.

Semakin banyaknya sampah juga menjadi salah satu penyebab air sungai meluap ke kota tersebut.

Untuk normalisasi Sungai Padolo sudah dilakukan sejak 2016 dengan total anggaran Rp 75 miliar.

Sementara untuk selanjutnya akan dilakukan normalisasi pada Sungai Melayu dengan panjang penanganan 15 kilometer.

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 6,5 miliar sambil menunggu rencana dana loan sebesar Rp 235 miliar untuk keseluruhan normalisasi 15 sungai di Bima.

Dia menambahkan, salah satu kendala yang dihadapi saat normalisasi sungai yaitu keberadaan rumah di bantaran sungai yang terkena pekerjaan normalisasi.

Maka dari itu, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaian masalah itu.

"Saat ini penanganan diprioritaskan pada wilayah hilir sungai agar air yang mengalir bisa lancar menuju laut tidak meluap ke kota. Kami buatkan pelebaran alur sungai dan drainasenya yang saat ini sebagian menyempit tertutup permukiman," imbuh Asdin.