Kedua calon tersebut memiliki gaya berbeda dalam menyampaikannya. Prabowo misalnya, lebih memilih berorasi satu arah di hadapan ribuan pendukungnya secara berapi-api di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (14/1/2019) malam.
Sementara Jokowi, lebih memilih untuk menyampaikan pandangannya dalam format diskusi bersama beberapa orang di dalam studio, Minggu (13/1/2019) malam.
Jokowi juga sempat memberikan kesempatan tanya jawab kepada beberapa orang yang hadir.
Dari sisi materi, Prabowo memberikan pembahasan yang lebih umum. Namun secara garis besar ada lima pokok pikiran yang ia sampaikan dalam kurun waktu kurang lebih 83 menit.
Kelimanya yaitu mencapai ekonomi yang mengutamakan masyarakat, keadilan, kemakmuran, kecakapan dan sadar lingkungan; meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial; serta memastikan keadilan di bidang hukum dan demokrasi yang berkualitas.
Selanjutnya, menghadirkan negara yang aman, nyaman dan berdaulat bagi masyarakat; serta memperkuat karakteristik dan nilai-nilai kebangsaan yang luhur.
Dalam sektor infrastruktur, Prabowo tak menyinggung secara spesifik seperti apa rencana pembangunan berkelanjutan yang akan dilaksanakan.
"Kami akan membangun infrastruktur yang tepat sasaran, yang bermanfaat bagi semua golongan masyarakat. Dan kami tidak akan mengizinkan penggelembungan proyek-proyek dan nilai-nilai proyek tersebut," kata Prabowo.
"Proyek infrastruktur tidak boleh jadi bancakan kelompok-kelompok tertentu. Kami akan pastikan bahwa utang pemerintah tidak akan terus membengkak. Apalagi membahayakan keuangan negara," imbuh dia.
Sementara itu, Jokowi cenderung memaparkan keberhasilan yang telah diraih selama empat tahun terakhir masa kepemimpinannya.
Pada awal paparannya, Jokowi menyebut, pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk menjadikan suatu negara menjadi negara maju.
"Infrastruktur merupakan syarat dan pondasi bagi negara kita ini untuk maju," kata Jokowi pada program Visi Presiden di NET TV.
Untuk itu, sejak empat tahun terakhir pemerintah terus menaikkan anggaran pembangunan infrastruktur. Dari Rp 157,4 triliun pada 2014 menjadi Rp 410,4 triliun pada 2018.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai hal. Misalnya, pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua yang kini telah mencapai 3.194 kilometer.
Kemudian 58 bendungan sebagai sumber irigasi sawah, air baku hingga pengendalian banjir, serta rumah yang saat ini kebutuhannya masih sebesar 11,4 juta unit.
Pada sektor konektivitas, setidaknya 158.000 kilometer jalan desa yang telah dibangun dengan menggunakan dana desa.
Sama seperti anggaran infrastruktur, dana desa yang dikucurkan pemerintah juga mengalami kenaikan yaitu dari Rp 20,7 triliun pada 2015 menjadi Rp 60 triliun pada 2018.
Dana desa juga digunakan untuk membangun jembatan desa yang saat ini panjangnya telah mencapai 1.020.000 meter, juga 39.300 unit jaringan irigasi dan 3.000 unit embung.
Sementara dari sisi jalan tol, sampai akhir tahun ini ditargetkan jalan yang akan terbangun mencapai 1.850 kilometer. Hingga akhir 2018, baru 780 kilometer yang telah terbangun.
Jokowi menambahkan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi. Seperti jalan tol, dimana pembangunannya akan terintegrasi dengan pelabuhan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan kawasan wisata.
Demikian halnya pelabuhan dan bandara dimana pembangunannya juga harus terintegrasi dengan kawasan pariwisata.
Dengan demikian, selain melayani kepentingan bisnis, keberadaan infrastruktur tersebut juga dapat menggairahkan sektor pariwisata.
"Ke depan, kita akan masuk kepada pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Saya bersyukur, kita sudah membangun infrastruktur secara merata di wilayah barat, tengah dan timur," kata Jokowi.
"Ini kita harapkan jadi lompatan bagi negara kita untuk maju ke depan lebih baik. Dan sekali lagi ke depan kita akan lanjutkan pembangunan SDM yang ini juga merupakan pondasi prasyarat untuk maju bersaing dan berkompetisi dengan negara lain," tutup dia.
https://properti.kompas.com/read/2019/01/15/190000621/beda-prabowo-dan-jokowi-soal-pembangunan-infrastruktur