Nasib Rumah Rakyat Tak Terpengaruh Perubahan Nomenklatur

Terlebih, rumah rakyat masih menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada masa akhir kepemimpinan mereka saat ini.

"Sebenarnya kalau menurut saya enggak," kata Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar kepada Kompas.com, Kamis (3/1/2019).

Selama ini, menurut dia, penyaluran bantuan subsidi bagi masyarakat dilakukan melalui sebuah badan layanan umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Meski berada di bawah Kementerian PUPR, namun seluruh anggaran BLU tersebut berasal dari Kementerian Keuangan.

Bahkan, Jehan menambahkan, kalaupun di dalam nomenklatur baru tidak menyertakan namun perumahan sekalipun, hal itu juga tidak akan memengaruhi pembiayaan perumahan subsidi.

"Karena apa? Karena Menkeu cukup tugaskan satu direktoratnya, karena itu istilahnya anggaran dari APBN untuk ditambalkan menjadi subsidi. Supaya KPR yang normal itu itu 2-3 persen lebih murah saja," tutur dia.

Jehan mengatakan, selama ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan hanya sibuk menyusun skema pembiayaan hunian subsidi serta sosialisasi ke daerah.

Namun, tugas penyusunan skema subsidi sebenarnya dapat dilakukan oleh pejabat di level direktur yang berada di bawah dirjen.

Sementara, sosialisasi bisa dilakukan oleh perbankan seperti BTN yang memang fokus pada pembiayaan perumahan dan juga telah memiliki banyak cabang di seluruh wilayah Tanah Air.

"Nah ini (dirjen) sosialisasinya hanya paling di Medan, Bandung, kota-kota besar saja. Ya mengulang-ulangi lagi," pungkas dia.