KOMPAS.com – Pemerintah Luksemburg memiliki rencana untuk membuat semua transportasi publiknya bisa digunakan secara gratis. Kebijakan ini akan menjadi yang pertama diterapkan di dunia.
Seperti diberitakan The Guardian, rencana itu akan dilaksanakan pada musim panas mendatang, nantinya tarif kereta api, trem, dan bus dicabut.
Keputusan ini diambil oleh Xavier Bettel, perdana menteri yang dipilih kembali untuk jabatan periode kedua, pada Rabu (5/12/2018).
Selama masa kampanye baru-baru ini, dia telah bersumpah untuk memprioritaskan masalah lingkungan di negara itu.
Beberapa topik yang diangkat dalam kampanyenya yakni mengenai transportasi, legalisasi kepemilikan dan konsumsi ganja, serta penambahan dua hari libur untuk umum.
Menyangkut masalah transportasi itu, rupanya Kota Luksemburg, ibu kota dari Grand Duchy yang berukuran kecil, mengalami masalah kemacetan lalu lintas terburuk di dunia.
Kota ini hanya dihuni oleh sekitar 110.000 orang, tetapi ada 400.000 orang yang melakukan perjalanan ke kota itu untuk bekerja setiap harinya.
Dalam sebuah penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa pada 2016, pengemudi di ibu kota tersebut menghabiskan rata-rata 33 jam terjebak dalam kemacetan lalu lintas.
Jika dilihat secara keseluruhan, negara Luksemburg memiliki lebih kurang 600.000 penduduk. Namun, hampir 200.000 orang yang tinggal di Perancis, Belgia, dan Jerman menyeberangi perbatasan setiap hari untuk bekerja di sana.
Untuk mengatasi masalah transportasi, tindakan Pemerintah Luksemburg terus menunjukkan perkembangan positif.
Musim panas lalu, pemerintah menyediakan transportasi gratis untuk anak-anak dan remaja di bawah usia 20 tahun. Mereka bisa menggunakan angkutan umum tanpa biaya dari rumah ke sekolah dan sebaliknya.
Sementara itu, orang yang menggunakan transportasi umum antar-kota hanya perlu membayar 2 euro atau sekitar Rp 33.000 untuk perjalanan mengelilingi hampir semua wilayah negara itu yang luasnya 2.590 kilometer persegi dan bisa ditempuh dalam dua jam.
Namun, rencananya, pada awal tahun 2020, semua tarif tiket akan dihapus untuk menghemat biaya sekaligus mengatur ketertiban sistem pembelian tiket.
Meski demikian, pemerintah belum sepenuhnya memikirkan kebijakan ini. Sebagai contoh, langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatur pembelian tiket bagi kursi kelas satu dan kelas dua di kereta.
https://properti.kompas.com/read/2018/12/10/113000321/dua-tahun-lagi-naik-semua-transportasi-umum-di-negara-ini-gratis