Hingga Oktober 2018, SMF Salurkan Dana KPR Rp 45,34 Triliun

Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengatakan, melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan, SMF telah mengalirkan dana ke Penyalur KPR hingga 31 Oktober 2018 secara kumulatif Rp 45,34 triliun.

Jumlah itu terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp 10,16 triliun dan penyaluran pinjaman senilai Rp 35,18 triliun yang terdistribusi untuk membiayai 753.000 debitur dari Aceh sampai Papua.

Sementara untuk transaksi sekuritisasi, sejak tahun 2009-2018 SMF telah memfasilitasi 12 kali transaksi sekuritisasi.

"Sedangkan, untuk kerja sama pembiayaan, SMF telah berkolaborasi dengan Bank Umum, Bank Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Perusahaan Pembiayaan,” tutur Ananta dalam kegiatan Konferensi Pers, Media Gathering yang diadakan SMF, di Yogyakarta, Jumat (30/11/2018).

Terkait surat utang, sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, SMF telah menerbitkan 33 kali dengan total nilai Rp 24,77 triliun.

Ananta menuturkan, dalam memperkuat perannya sebagai SMV dan fiscal tools Pemerintah, SMF juga aktif melakukan inisiasi beberapa produk/program, di antaranya yaitu pembiayaan perumahan di daerah terdampak bencana melalui Program KPR SMF Pasca Bencana.

Kemudian program penurunan beban fiskal, program pembiayaan homestay di 4 destinasi wisata, dan program pembangunan rumah daerah kumuh di 32 kota.

Program inisiasi

Pada Program Penurunan Beban Fiskal, SMF memberikan dukungan dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan yang semula 99 persen.

Hal tersebut memberikan dampak positif yaitu semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh fasilitas KPR FLPP.

Program berikutnya yaitu Pembiayaan Homestay di destinasi wisata yang ditujukan untuk mendukung kementerian Pariwisata. SMF bekerja sama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (kelompok sadar wisata).

Direktur PT SMF (Persero) Trisnadi Yulrisman menambahkan, Program Pembiayaan Homestay diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membangun/memperbaiki kamar rumah yang akan disewakan kepada wisatawan sehingga dapat mendatangkan penghasilan.

Tahun 2018, SMF merencanakan proyek percontohan di beberapa desa wisata. Sementara untuk tahun 2019, skema pembiayaan homestay akan dievaluasi dan diduplikasikan pada 4 destinasi wisata prioritas, yaitu Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), Danau Toba di Sumatera Utara, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Perkiraan jumlah kebutuhan homestay mencapai 305 unit," sebut Trisnadi.

Program ketiga, Program Pembangunan Rumah di Daerah Kumuh. SMF akan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku) untuk turut serta mengatasi daerah kumuh melalui renovasi/pembangunan rumah.

Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ada pun program keempat yaitu, KPR SMF Paska Bencana. Dalam program ini SMF akan membantu meringankan beban Pemerintah dalam merevitalisasi pemukiman masyarakat pasca bencana alam di Indonesia.

SMF akan berkerjasama dengan Perbankan untuk menyalurkan pembiayaan renovasi rumah-rumah masyarakat yang terdampak bencana.

Untuk tahap pertama, SMF menggandeng Bank NTB Syariah sebagai lembaga penyalur pembiayaan KPR paska bencana kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) korban gempa bumi di Lombok.