Ho Chi Minh Larang Pengembangan Apartemen Baru hingga 2020

KOMPAS.com - Pemerintah Kota Ho Chi Minh, Vietnam, memutuskan tidak memberi izin pembangunan proyek apartemen baru di pusat kota sampai tahun 2020. Perizinan hanya diprioritaskan untuk renovasi bangunan apartemen lama.

Keputusan itu dikeluarkan oleh Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh pada 19 November 2018, sesuai dengan rencana pengembangan perumahan kota pada 2016 sampai 2020 yang berorientasi hingga 2025. Demikian dilaporkan Retailnews.asia, Senin (26/11/2018).

Laporan tersebut mengungkapkan, pembangunan apartemen baru di dalam kota (Distrik 1 dan 3) sampai 2020 tidak akan disetujui. Jika ada proyek yang sudah telanjur disetujui, pengerjaannya bisa diteruskan.

Kota ini akan memprioritaskan proyek perbaikan 50 persen bangunan dari 474 apartemen tua yang dibangun sebelum tahun 1975.

Proyek itu antara lain merelokasi rumah tinggal di sepanjang kanal, membangun rumah baru atau merenovasi kondominium tua yang rusak; meningkatkan area permukiman; mengembangkan pusat perkotaan, dan memprioritaskan pengembangan perumahan sosial.

Selain itu, kota ini juga fokus pada penyelesaian proyek di beberapa daerah dan menunda proyek perumahan baru jika tidak sesuai dengan rencana pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Fokus untuk menyelesaikan proyek-proyek yang ada juga akan berlaku untuk daerah terpencil.

Perumahan di perdesaan akan diprioritaskan dan apartemen akan difokuskan di sepanjang jalur transportasi utama, di mana tedapat infrastruktur pendukungnya.

Secara spesifik, Pemkot Ho Chi Minh akan berinvestasi dan memprioritaskan pengembangan proyek perumahan sosial untuk memenuhi kebutuhan warga sesuai syarat yang ditentukan dan yang termasuk dalam proyek relokasi.

Tujuannya untuk membebaskan lebih banyak lahan sehingga bisa digunakan untuk proyek perumahan sosial pada periode 2021-2025.

Rencana besar ini dimaksudkan meningkatkan jumlah hunian di perkotaan menjadi 40 juta meter persegi dan area perumahan menjadi 19,8 meter persegi pada tahun 2020.

Untuk merealisasikan rencana itu, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 13,27 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 188 triliun. Dana itu digunakan untuk modal investasi perumahan komersial dan sosial.