Membandingkan Cicilan Program DP 0 Anies dan DP 1 Persen Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Cicilan program hunian DP 0 Rupiah atau Solusi Rumah Warga (Samawa) Klapa Village yang dibesut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, diklaim lebih terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu bila dibandingkan dengan program hunian DP 1 persen yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 April 2017 yang lalu.

Namun, benarkah demikian?

Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Fasilitas Pemilik Rumah Sejahtera Dzikran Kurniawan menjelaskan, hunian dengan tipe 21 (studio) yang dibanderol seharga Rp 184.800.000, bisa dicicil mulai dari Rp 1,17 juta per bulan untuk tenor 20 tahun.

Sementara, untuk tenor 10 tahun angsurannya sebesar Rp 1,91 juta per bulan.

Adapun untuk hunian tipe 36 dengan dua kamar tidur, harganya dibanderol Rp 341.704.000. Sedangkan cicilan per bulannya yakni Rp 2,16 juta untuk tenor 20 tahun dan Rp 3,54 juta untuk tenor 10 tahun.

"Dengan Rp 1,1 juta itu kalau direlaksasi oleh bank 40 persen berarti orang yang berpenghasilan Rp 2,9 juta bisa ambil program ini," kata Dzikran kepada Kompas.com, Selasa (6/11/2018).

Ini artinya, kata Dzikran, Pemprov DKI membantu masyarakat yang tidak bisa mengakses hunian.

"Problem perumahan kan di situ. Coba dicari mana bank yang mau terima orang berpenghasilan Rp 3 juta untuk DP KPR? Itu lho," imbuh mantan Direktur Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan itu.

Keunggulan lainnya, sambung Dzikran, peminat hunian yang belum memiliki DP atau uang muka, dapat tetap membelinya dengan meminjam uang muka dari pemerintah.

Dengan begitu, mereka tidak perlu pusing mengurus uang muka yang acapkali dinilai memberatkan MBR.

Meski demikian, ada bunga pinjaman uang muka yang dibebankan kepada debitur yakni sebesar 2,5 persen.

Besaran bunga itu mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

"Bunganya murah kok. (Berdasarkan) dari kajian fee-nya bank, asuransi kredit, asuransi kematian, ada semua di situ," kata Dzikran.

"Mungkin dari pemerintah kecil sekali dapatnya hanya 0,5 (persen), itu untuk operasionalnya pemerintah yang mengelola, dari situ self funding-nya. Sisanya itu punya bank dan asuransi, itu kan kecil hanya 2,5 persen," papar dia.

Ilustrasinya begini, untuk tipe studio dengan harga Rp 184.800.000, bila masyarakat meminjam uang muka 20 persen dengan tenor 20 tahun, maka yang harus mereka bayar yaitu Rp 322.119.450.

Hitungannya; uang muka (Rp 36.960.000) ditambah bunga 2,5 persen (Rp 992.250), ditambah cicilan x akumulasi tenor atau masa kredit (Rp 1.171.530 x 240). Hasil penjumlahannya diperoleh Rp 322.119.450.

Meski terbilang ringan, perlu diingat bahwa ada syarat penghasilan minimal yang harus dipenuhi.

Gubernur DKI Anies Baswedan saat peluncuran Rusunami Klapa Village, beberapa waktu lalu menyatakan, bahwa unit rusnami itu dapat dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan Rp 4 juta hingga Rp 7 juta.

Lantas, bagaimana bila dibandingkan dengan cicilan program rusunami yang digagas Presiden Joko Widodo yang menerapkan DP 1 persen?

Pada April 2017 lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan PP Urban Town@Serpong. Proyek ini merupakan rusunami subsidi yang dapat ditebus dengan DP 1 persen.

Berdiri di atas lahan seluas 8,5 hektar, kompleks hunian ini dibangun dengan konsep superblok yang terdiri atas 11 menara dengan kapasitas 6.000 unit.

Setiap unit dirancang seluas 30 meter persegi yang terdiri atas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan ruang keluarga. Harga yang dibanderol untuk rusunami ini adalah Rp 294 juta atau Rp 8,4 juta per meter persegi.

Dengan ketentuan DP 1 persen, maka peminat diwajibkan menyetor uang Rp 2,9 juta, tanpa bunga.

Sementara cicilannya sekitar Rp 1,2 juta per bulan dengan masa tenor 20 tahun.