Bangun Tol Trans-Sumatera, Hutama Karya Ungkap Cara Bebaskan Lahan

Namun, tugas membangun jaringan jalan tol di sana tidak mudah. Salah satu kendala yang dialami yaitu pembebasan lahan.

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Bintang Perbowo mengatakan, pihaknya menemui berbagai masalah pembebasan lahan. Untuk mengatasinya, dilakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait.

“Kendala pembebasan lahan ada.  Ada tanah yang sudah bebas di satu lokasi, tapi di lokasi lain ada yang belum,” ujar Bintang saat berkunjung ke kantor Kompas.com, Kamis  (1/11/2018) di Palmerah, Jakarta.

Untuk mengatasi masalah itu, Hutama Karya senantiasa mengikuti pertemuan yang digelar setiap dua minggu sekali di Kementerian BUMN guna membahas dan mencari solusi untuk lahan yang belum bisa dibebaskan.

Bintang menuturkan, pertemuan itu dihadiri berbagai pejabat tinggi negara karena proyek tol tersebut merupakan penugasan langsung dari pemerintah, antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kantor Wilayah BPN, pemerintah daerah, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) lahan setempat.

“Setiap dua minggu kami rapat untuk membahas mana tanah yang belum bebas. Makanya dalam rapat itu dibahas, misalnya sudah beres atau belum, sudah dinilai, kapan pembangunan bisa dimulai, dan lain-lain,” ungkap Bintang.

Pertemuan itu dinilai sangat berguna karena bisa langsung membahas dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi pembebasan lahan di suatu lokasi yang akan dibangun jalan tol. Hasilnya pun menunjukkan perkembangan yang positif.

Bintang mengklaim, dalam dua tahun Hutama Karya bisa membangun 340 kilometer jalan tol yang merupakan bagian dari jaringan tol Trans-Sumatera.

“Kalau enggak, tidak mungkin dalam dua tahun kami bisa membangun 340 kilometer,” imbuhnya.

Dia pun mengungkapkan salah satu cara untuk mengatasi sulitnya membeli suatu lahan yakni dengan menyewanya terlebih dahulu untuk jangka waktu tertentu.

Hal itu dilakukan agar pembangunan bisa terus berjalan sambil melakukan pendekatan dengan pemilik lahan tersebut agar mau menjualnya dan membereskan urusan administrasi menyangkut legalitas dokumen dan perizinan.

“Kami dekati pemiliknya, lakukan sosialisasi, kalau perlu sewa dulu lahannya baru dibeli daripada menunggu dijual enggak selesai-selesai,” ungkap Bintang.