Menurut Jokowi, Pelaku Konstruksi Harus Tanggung Jawab atas 5 Hal

Namun, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada lima hal yang harus diperhatikan dan menjadi tanggung jawab bersama para pelaku industri konstruksi dalam mengerjakan proyek infrastruktur itu.

"Pertama, keamanan pekerja dan kenyamanan pengguna harus dinomorsatukan," kata Jokowi dalam penyerahan sertifikat kompetensi kepada 10.000 tenaga kerja konstruksi se-Indonesia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Dia tidak menginginkan terjadinya kembali kasus bangunan roboh atau kecelakaan kerja yang fatal.
Perhatian yang lebih serius juga harus diberikan pada proyek di daerah-daerah rawan bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.

Hal kedua yakni terkait lingkungan hidup. Menurut dia, kehadiran suatu proyek harus dipikirkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

"Jangan sampai proyek itu tidak ramah lingkungan, harus memenuhi prinsip dan prosedur keselamatan lingkungan," ujar Jokowi.

Tanggung jawab ketiga menyangkut lingkungan sosial. Pelaku industri harus mengingat bahwa setiap pembangunan selalu membawa pengaruh dalam perubahan sosiokultural dan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Dia menuturkan, kehadiran suatu proyek infrastruktur seharusnya memperkuat fondasi ekonomi dan sosial terhadap masyarakat setempat, bukan sebaliknya yang justru merusak fondasi itu.

Kemudian, poin keempat yang wajib diperhatikan yaitu perkembangan dan kemajuan teknologi. Jokowi menyampaikan bahwa dunia saat ini sudah masuk revolusi industri 4.0.

"Ada artificial intelligence, advance robotic, internet of thing, big data, dan virtual reality. Semuanya harus tahu sehingga kita tidak ketinggalan," imbuhnya.

Dia pun menambahkan, beberapa tahun ini dunia konstruksi juga diramaikan dengan teknologi 3D printing. Maka dari itu, para pelaku industri konstruksi juga harus memperhatikannya.

Sebagai contoh, ucapnya, membangun rumah cuma 24 jam, membangun jembatan dengan cepat, bahkan nanti membangun kawasan industri bisa hanya dalam hitungan bulan.

"Itu bisa terjadi. Dulu hanya khayalan, sekarang sudah kejadian," tambah Jokowi.

Tanggung jawab kelima yakni berhubungan dengan pembiayaan. Dia mengungkapkan, tidak mungkin semua proyek infrastruktur dibiayai melalui APBN.

Untuk itu, pemerintah dan swasta perlu bekerja sama dalam membiayai suatu proyek.

"Saya tekankan ke semua kementerian harus creative financing, jangan tergantung APBN. Ada kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), ada juga pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah," tegasnya.

Dia mengungkapkan, pemerintah bisa menangani suatu proyek di daerah yang rendah dari aspek internal rate of return (IRR). Sebab, biasanya pihak swasta tidak mau mengerjakan proyek di daerah jenis itu.

Selanjutnya, kalau proyek infrastruktur di daerah dengan IRR sedang atau baik bisa dikerjakan oleh swasta dan badan usaha milik negara.