Sisa Satu Bidang Lahan Seksi II Tol Cijago Belum Beres

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari total kebutuhan lahan untuk pembangunan Seksi 2 Tol Cinere-Jagorawi (Cijago), saat ini lahan yang telah bebas mencapai 1.645 bidang dari total 1.646 bidang. Artinya, tinggal satu bidang saja yang belum selesai dibebaskan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Cijago dari Kementerian PUPR, Agung Sapto menjelaskan, lahan yang belum bebas itu merupakan tanah wakaf seluas 100 meter persegi.

"Saat ini sedang diajukan ke Kemenag Kota Depok," kata Agung kepada Kompas.com, Senin (29/10/2018).

Sementara, untuk lahan lainnya sudah bebas. Kendati ada upaya penolakan dari warga.

Penolakan tersebut muncul setelah uang ganti rugi atau konsinyasi dititipkan di Pengadilan Negeri Depok, sesuai dengan ketetapan yang sah.

"Warga menuntut kisaran Rp 33 juta per meter ke PN Depok, namun gugatan warga ditolak di PN Depok," kata dia.

Padahal, menurut ketetapan yang dibuat pemerintah berdasarkan penilaian dari tim penilai independen, nilai ganti rugi itu bervariasi antara Rp 2,9 juta hingga Rp 17 juta, tergantung dari lokasi lahan.

Dengan adanya penguasaan tersebut, luas tanah yang sudah benar-benar bebas yaitu 56,51 hektar atau setara 98 persen.

Sementara, kebutuhan untuk pembangunan jalan tol sepanjang 5,5 kilometer sebesar 57 hektar.

Sementara Seksi II terbagi ke dalam dua seksi, yaitu Seksi 2a Margonda-Cisalak sepanjang 3,5 kilometer dan Seksi 2b Kukusan-Margonda sepanjang 2 kilometer.

Berdasarkan data monitoring Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), pekerjaan konstruksi Seksi 2A telah mencapai 90,32 persen. Sementara Seksi 2B sudah mencapai 95,75 persen.

Adapun untuk Seksi 3 Kukusan-Cinere sepanjang 5,5 kilometer, saat ini sedang dilakukan pembebasan lahan. Kebutuhan lahan untuk seksi ini seluas 44 hektar.

"(Sudah) 26 bidang atau 1,24 hektar (lahan yang sudah dipastikan mendapat ganti rugi)," kata dia.

Untuk diketahui, pembangunan jalan tol yang konsesinya dimiliki PT Translingkar Kita Jaya ini membutuhkan investasi Rp 2,62 triliun.

Senilai Rp 1,11 triliun digunakan untuk konstruksi dan Rp 930 miliar untuk pembebasan lahan.