Panangian: Program Sejuta Rumah Harus Digarap Lebih Transparan

"Caranya dengan mensinkronkan regulasi pembangunan. Pengembang dan stakeholders perumahan itu diberdayakan," kata Panangian.

Terkait penguatan pasokan, jelas Panangian, dapat dilakukan melalui kebijakan terkait lahan, perizinan, serta kredit konstruksi.

"Sekarang ini kehadiran pemerintah di sisi suplai terasa masih kurang kuat," katanya.

Panangian memberi contoh kebijakan terkait pengadaan lahan yang masih kurang mendukung secara maksimal upaya merumahkan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan terkait lahan yang diserahkan kepada mekanisme pasar (free market) membuat pihak swasta tertentu menguasai lahan.

"Harusnya, pemerintah itu bikin zonasi penggunaan lahan sehingga pembangunan rumah buat rakyat dapat lebih mudah diwujudkan. Nah, sekarang visi pemerintah dan BUMN tidak sinkron untuk pengadaan hunian. Masih lips service," ucap Panangian. 

Untuk itu, menurut Panangian, hal paling penting adalah Program Sejuta Rumah (PSR) masih perlu digarap secara lebih transparan agar niat merumahkan MBR dapat terealisasi maksimal.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri mengklaim bahwa realisasi pembangunan rumah hingga Oktober 2018 mencapai 802.293 unit.

"Tapi, berapa banyak hunian atau rumah yang dibangun itu sebenarnya bisa dilihat dari penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) karena mayoritas pembelian rumah menggunakan sistem kredit," kata Panangian.

Sementara itu, Data Colliers International Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pengguna KPR/KPA terus bertambah di Tanah Air. Pada 2013, pengguna skema itu dalam pembelian properti sekitar 16 persen, tetapi pada 2018 melejit menjadi 33 persen.

Karena itu, lanjut Panangian, jika pada 2017 disebutkan ada pembangunan sekitar 922 ribu unit hunian, semestinya besaran KPR/KPA juga pararel pertumbuhannya. Pada 2017, pertumbuhan KPR/KPA tercatat 11,3 persen dengan nilai akumulasi penyaluran sekitar Rp 410 triliun.

"Tahun lalu besaran penyaluran KPR/KPA itu sekitar Rp 32,7 triliun," papar Panangian.

Perbanyak rusunawa

Kementerian PUPR optimistis Program Sejuta Rumah (PSR) tahun ini dapat melampaui target. Hingga pertengahan Oktober 2018, PUPR mengklaim 850 ribu rumah sudah terbangun. Hal tersebut dikemukakan Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, pada Diskusi Taper di Jakarta, baru-baru ini.

"Kami optmistis sampai akhir Desember 2018 Program Sejuta Rumah bisa tercapai, bahkan lebih. Sampai pertengahan Oktober 2018 catatan kami sudah mencapai 850 ribu. Masih ada pengembang dan pihak lainnya yang belum melapor (capaian mereka)," kata Khalawi.

Dia mengatakan, PSR merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para pengembang properti. Program ini digulirkan sejak 2015 dan bertujuan menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pasokan terbesar rumah tersebut masih fokus di Pulau Jawa yang cukup besar dan ada juga di Papua dan Sumatera," ujarnya.

Terkait data itulah, menurut Panangian, kebijakan perumahan sudah seharusnya bisa mengurangi jumlah selisih pasokan dan permintaan (backlog) perumahan. Solusi mengatasi backlog yang mencapai sekitar 13,5 juta salah satunya adalah dengan membuat rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Tapi, harus dicatat, rumah sewa yang dibangun itu sebaiknya di lokasi strategis, jangan di pinggir kota yang aksesnya tidak bagus. Misalnya, dengan cara proyek transit oriented development (TOD) yang dibangun BUMN menyediakan lebih banyak lagi rusunawa ketimbang rusunami," kata Panangian.