Sudah Jor-joran, Daya Saing Indonesia Baru Naik 2 Peringkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati anggaran infrastruktur terus naik dari tahun ke tahun, peringkat daya saing global Indonesia belum menunjukkan perubahan signifikan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, sejak 2015 pemerintah terus mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif.

Bila pada 2014 belanja subsidi BBM dan listrik mencapai Rp 342 triliun, pada 2015 turun menjadi Rp 119 triliun.

Belanja subsidi makin dikurangi tahun-tahun berikutnya. Pada APBN 2018 hanya sekitar Rp 95 triliun.

Belanja subsidi itu dialihkan untuk tiga aspek belanja produktif yaitu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Di sektor infrastruktur, alokasi belanja pada 2014 hanya sekitar Rp 155 triliun. Namun pada 2015 naik menjadi Rp 256 triliun.

Kemudian meningkat lagi pada 2016 menjadi Rp 269 triliun dan Rp 390 triliun pada 2017. Lantas, pada APBN 2018, belanja infrastruktur mencapai Rp 410 triliun.

"Walaupun (belanja) infrastruktur sudah diberikan fokus yang besar, masih tetap kurang. Perubahan itu masih kecil dari peringkat 47 (2017) ke peringkat 45 (2018)," kata Basuki saat diskusi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

"Kami ingin mencapai minimal peringkat 40 daya saing kita," imbuh Basuki.

Salah satu faktor utama yang membuat peningkatan daya saing Indonesia berjalan lambat lantaran masih banyaknya infrastruktur dalam negeri yang belum dibangun.

Oleh karena itu, pemerintah kini terus berupaya mengejar ketertinggalan.

Pemerintah, kata Basuki, menargetkan agar daya saing Indonesia dapat mengalahkan negara tetangga di kawasan seperti Malaysia dan Thailand.

"Jadi saya kira, satu tugas pembangunan infrastruktur tidak hanya menunjang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan daya saing. Jadi kita lihat setelah pembangunan infras besar-besaran, masih tetap kurang. Karena kita baru naik dua tingkat dari 47 ke 45," tutup Basuki.