Petinggi Lippo Ditangkap KPK, Ini Fakta Seputar Meikarta

Billy disangka menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkait perizinan proyek kota baru Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Selain Billy, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Mereka adalah Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group, serta satu tersangka pemberi suap lainnya adalah Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group.

Menurut KPK, Bupati Bekasi Neneg dan para kepala dinas dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh Lippo Group. Hanya, belum seluruhnya uang tersebut diserahkan, baru senilai Rp 7 miliar.

Berbicara tentang Meikarta, Kompas.com mengumpulkan sejumlah fakta terkait proyek jumbo ini.

Berikut faktanya:

1. Nilai proyek Meikarta Rp 278 triliun

Proyek ini diperkenalkan kepada publik pada 4 Mei 2017. Menempati area seluas 500 hektar, melalui proses penguasaan lahan yang diklaim Lippo sudah dimulai sejak 1990-an.

Chairman Lippo Group James Riady merencanakan pembangunan 100 gedung dengan ketinggian masing-masing 35 lantai.

Ke-100 gedung itu terbagi dalam peruntukkan hunian 250.000 unit, perkantoran strata title, 10 hotel bintang lima, pusat belanja dan area komersial seluas 1,5 juta meter persegi.

"Khusus untuk perumahannya, kami membidik segmen kelas menengah. Harga hunian yang kami patok Rp 12,5 juta per meter persegi," tutur James.

James menargetkan, pengembangan Meikarta tahap pertama selesai dalam waktu tiga tahun.

Dia optimistis target ini bakal tercapai mengingat sebagian atau 50 gedung sudah terbangun dan akan mulai digunakan pada 2018.

Gedung-gedung tersebut di antaranya merupakan apartemen servis, hotel, dan apartemen strata title yang dikerjasamakan secara patungan modal dengan perusahaan Jepang yakni Mitsubishi, Toyota, dan Mitsui.

Jika keseluruhan proyek Meikarta ini rampung dalam kurun 20 tahun ke depan, James memperkirakan nilainya bakal mencapai Rp 278 triliun.

"Untuk investasi, dananya berasal dari kelompok usaha Lippo, pra-penjualan, dan kemitraan investasi dengan investor global," kata James.

2. 'Meikarta' diambil dari nama ibu James Riady

Megaproyek yang diprediksi menjadi pesaing Pantai Indah Kapuk (PIK) di utara Jakarta ini, rupanya memiliki filosofi tersendiri pada namanya.

Chairman Lippo Group James Riady mengungkapkan, nama Meikarta terinspirasi dan dipersembahkan khusus kepada sang mama dan Jakarta.

"Mei nama mama saya, karta diambil dari nama Jakarta. Jadi, ini merupakan kota baru, terobosan baru yang berbeda," ujar James saat jumpa pers di Aryaduta Hotel, Kamis (4/5/2017).

James mengklaim, Meikarta merupakan inisiatif besar dalam membangun Jakarta baru dengan desain dan infrastruktur berkelas internasional.

Karena itu, Meikarta dirancang oleh konsultan-konsultan arsitektur dan perencana asing dengan harapan dapat bersaing di kawasan regional Asia Tenggara

Bahkan, beberapa lokasi strategis di jalanan tak luput dari lokasi pemasangan iklan below the line.

Lembaga riset pemasaran Nielsen mengungkap, sepanjang 2017 belanja iklan di Tanah Air terdongkrak. Salah satunya berkat kontribusi Meikarta yang mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun.

"Untuk sektor properti, belanja iklan dari Meikarta ini memang belum pernah kita lihat sebelumnya," terang Executive Director, Head of Media Business, Nielsen Indonesia, Hellen Katherina, melalui keterangan resminya, Kamis (8/2/2018).

4. Meikarta bisa jadi acuan terkait harga

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat kegiatan topping off dua apartemen Meikarta akhir Oktober 2017.

Saat itu, Luhut berjanji akan memberi tahu Presiden Joko Widodo bila Meikarta dijual sangat murah.

"Saya akan lapor Presiden atau ke Bu Rini (Menteri BUMN), kenapa Lippo bisa bikin apartemen murah. Ini penting untuk kita (pemerintah) perbaiki," kata Luhut.

Saat meninjau, ia mendapati beberapa tipe apartemen yang ditawarkan yaitu untuk luas 42 dan 60 meter persegi. Namun, ia tertarik dengan apartemen yang luasnya 23 meter persegi.

Pasalnya, harga unit tersebut hampir sama dengan rumah murah yang dibangun pemerintah.

"Saya lihat juga (desainnya) sangat rapi," kata Luhut.

Beberapa waktu lalu Ombudsman RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempertanyakan izin yang telah dikantongi Lippo.

Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih, misalnya, mempertanyakan mengapa Meikarta melakukan pemasaran sebelum bangunan diselesaikan atau mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Kalau kita lihat ada beberapa syarat, sekurang-kurangnya pengembang harus punya kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, dan kepastian status penguasaan rumah," ujar Alamsyah.

Dia mengakui, praktik pemasaran ini tidak hanya dilakukan oleh Lippo, tapi sebagian besar pengembang di Indonesia.

Praktik pemasaran yang dimaksud adalah berupa promosi dan membuka antrean Nomor Urut Pemesanan (NUP).

Atas hal tersebut, Alamsyah mempertanyakan apakah hal ini wajar dilakukan kendati dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak diperbolehkan.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin.

Menurut dia, Lippo belum melakukan penyesuaian tata ruang atas proyek yang berada di Cikarang, Jawa Barat, tersebut.

“Meikarta itu penyesuaian tata ruang belum ada. Jadi bagaimana dia sudah berbuih-buih jualan gitu, kita masih malah bingung kan,” kata Arie saat menjadi pembicara pada seminar Kebijakan dan Regulasi Pembebasan Lahan Proyek Properti di Kantor PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Kamis (15/3/2018).

Namun, James membantah hal tersebut. Menurut dia, Meikarta merupakan bagian dari pengembangan Lippo Cikarang.

"Yang jelas adalah tahap yang sekarang kita lakukan, termasuk tahap Orange County yang sudah topping off, itu sudah sesuai aturan," kata James saat menjawab pertanyaan Kompas.com, Rabu (21/3/2018).

6. James Riady Minta Maaf

Masih terkait perizinan, saat diskusi terbuka dengan Ombudsman Jumat (8/9/2017), Lippo Group mengakui belum mengantongi izin, karena masih dalam proses.

Dalam diskusi tersebut, Lippo menyatakan telah mengajukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada Mei 2017 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sebagai pertimbangan untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

Namun, saat proses kajian hampir selesai, tiba-tiba Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat merekomendasikan untuk menghentikan kajian atas dasar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014.

Mengenai kekurangan yang masih ada di proyek Meikarta, Chairman Lippo Group James Riady menyampaikan permintaan maaf.

"Mohon maaf kalau ada kekurangan, semua akan dilengkapi. Fokusnya adalah bagaimana memikirkan 11 juta defisit rumah," ujar James kepada awak media usai pamer bincang BTN Golden Property Awards di Hotel Raffles Jakarta, Senin (11/9/2017).

Dia berharap seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat menyadari bahwa masalah yang sebenarnya dihadapi adalah terkait kebutuhan dasar akan perumahan.

Saat ini, menurut James, banyak orang yang ingin membeli rumah, tetapi harganya tidak terjangkau.

Sementara Meikarta yang dikembangkan anak usaha Lippo Group, yakni PT Lippo Cikarang Tbk, bertujuan untuk menyajikan rumah rakyat.

7. Diisukan berhenti

Proyek Meikarta kembali diterpa isu miring. Kali ini terkait berhentinya kegiatan konstruksi di lapangan.

Isu tersebut berangkat dari informasi tersebut berisi tentang adanya kisruh mengenai biaya iklan yang menyebabkan investor asal China hengkang, pelepasan saham, hingga PT Total Bangun Persada Tbk selaku kontraktor pelaksana yang menghentikan pekerjaannya.

Direktur Komunikasi Publik Lippo Group Danang Kemayan Jati membantah informasi pelepasan saham, dan juga pekerjaan konstruksi yang diisukan berhenti.

Menurut dia, visi Lippo Group dalam pembangunan dan pengembangan adalah kemitraaan. Sejak awal, Lippo Group tidak pernah mengklaim memiliki 100 persen saham Meikarta.

"Jadi, kalau ada yang bilang jual saham sekarang ini, itu hoaks. Kepemilikan Lippo Group tidak berubah, masih 50 persen," sebut Danang kepada Kompas.com, Selasa (8/5/2018).

8. Digugat dua vendor iklan

Gugatan yang masuk pada 24 Mei 2018 tersebut terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

PT Relys Trans Logistic dan Imperia menuntut agar pengadilan menetapkan MSU dalam keadaan PKPU dan segala akibatnya.

Upaya PKPU yang diajukan terkait dengan pembayaran iklan Meikarta yang mandek. 

Tak terima digugat, MSU justru melaporkan kembali dua vendor iklan tersebut. Direksi PT MSU Reza Chatab mengklaim ada sejumlah kejanggalan pada dokumen yang diajukan pemohon kepada MSU. Karena itu, MSU enggan membayar tagihan yang diajukan.

Sidang putusan diwarnai walk out

Sidang putusan gugatan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwarnai aksi walk out oleh kuasa hukum penggugat.

Kuasa hukum penggugat yang terdiri dari PT Relys Trans Logistic (RTL) dan PT Imperia Cipta Kreasi (ICK) Tommy Sihotang secara mendadak meminta izin keluar ruang sidang kepada majelis hakim yang dimpimpin Agustinus Setya Wahyu dan dua anggota Titi Tedjaningsih serta Marulak Purba.

"Menolak permohonan para pemohon PKPU terhadap PT Mahkota Sentosa Utama," ucap hakim Agustinus Setya Wahyu saat membacakan putusan di PN Jakpus, Kamis (5/7/2018).

Dalam pertimbangannya, Agustinus menyampaikan, masih ada laporan pengembang Meikarta terhadap kedua vendor tersebut diajukan ke kepolisian.

9. Serah terima kunci

Di tengah permasalahan yang melingkupinya, Lippo Group melakukan serah terima fisik Meikarta untuk sejumlah 863 unit apartemen menara Irvine Suites dan Westwood Suites.

Penyerahan itu dilakukan Sabtu (1/9/2018) lalu sebagai tahap awal dari serah terima 6 menara Meikarta.

Masing-masing menara tersebut dirancang setinggi 42 lantai dan merupakan bagian dari 84 menara pertama di kawasan Meikarta.

Tahap kedua berikutnya adalah 28 gedung apartemen dengan ketinggian 32 sampai 42 lantai.

"Untuk tahap kedua ini akan diserah-terimakan di akhir Februari 2019 nanti. Untuk pusat ritel dan fasilitas, yakni District 28, akan mulai beroperasi pada Oktober mendatang," kata Presiden Meikarta, Ketut Budi Wijaya.