Basuki Ingatkan Pentingnya 'Bersahabat' dengan Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai negara yang berada di jalur cincin api, Indonesia rawan gempa bumi dan tsunami.

Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya hidup harmonis dengan bencana. Dalam arti meminimalisasi setiap potensi bencana yang akan terjadi pada masa depan.

Salah satunya seperti yang dilakukan masyarakat yang tinggal di kawasan Maros, Sulawesi Selatan. Mereka memiliki rumah panggung yang dilengkapi perahu.

"Ternyata itu untuk antisipasi banjir saat musim hujan. Rumah mereka tidak tergenang dan tetap bisa beraktivitas menggunakan perahu," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Minggu (14/10/2018).

Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mengatur bagaimana sebuah bangunan didirikan.

Misalnya, regulasi tentang Rencana Tata Ruang yang mengatur zona mana yang bisa dan tidak bisa dibangun, serta sejumlah persyaratan teknisnya.

Zonasi merupakan sebuah alat pengendalian pemanfaatan ruang selain perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi.

"Pertama, zonasi harus dipatuhi, kedua building code. Bila itu bisa dilakukan akan mengurangi risiko bencana. Kalau infrastruktur PUPR yang dibangun tentunya akan mematuhi kedua hal tersebut," kata dia.

Salah satu bentuk penerapan building code tersebut terlihat saat Kementerian PUPR membangun Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dan Rumah Instan Kayu (Rika) di kawasan Petobo, Palu.

Ada delapan unit Risha dan empat unit Rika yang dibangun di sana. Meski keberadaannya terpaut sekitar 1 kilometer dari lokasi likuefaksi, namun saat gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang kawasan tersebut, keduanya tetap berdiri kokoh.

Kini, Kementerian PUPR tengah menyiapkan masterplan relokasi rumah warga yang rusak. Ada tiga lokasi yang telah disurvei yaitu Kelurahan Duyu seluas 78 hektar dan Keluarahan Tondo seluas 88 hektar di Palu, serta Kelurahan Pombewe seluas 210 hektar di Kabupaten Donggala.

Survei tersebut melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Geologi, Badan Perencana dan Pengembangan Nasional, serta pemerintah daerah.

"Selanjutnya akan menunggu hasil penelitian tanah dan kondisi geologi lebih detail dari Badan Geologi dan Pusat Studi Gempa Nasional, agar bisa dipastikan lokasi untuk relokasi benar-benar aman," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono.