Bantu Perbaiki Sulteng, Jepang Bertemu Kementerian PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Jepang menyampaikan komitmennya untuk mendukung Pemerintah Indonesia melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah pasca-bencana yang ditargetkan selesai dalam dua tahun terhitung sejak Januari 2019.

Komitmen itu diawali dengan memberikan technical assistance penyusunan rencana induk (masterplan) rehabilitasi dan rekonstruksi Palu dalam pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Shinichi Kitaoka.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat (12/10/2018) dalam rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-WBG Annual Meetings) Tahun 2018 di Nusa Dua, Bali.

"Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar rebuild. Karenanya, diperlukan bantuan teknis untuk membangun Palu yang baru berdasarkan masterplan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi," demikian penjelasan tertulis Basuki Hadimuljono, Jumat (12/10/2018).

Dia mengatakan, penanganan pasca-bencana Sulteng meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Saat tahap tanggap darurat akan dibuatkan hunian sementara (huntara) bagi warga setempat yang menjadi korban.

"Kami akan buat huntara karena sebagian rumah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi, seperti di Balaroa dan Petobo, sehingga perlu direlokasi. Kami susun masterplan pembangunannya, dan akan didukung oleh JICA," tutur Basuki.

Menurut rencana, tim teknis dari JICA datang pada Sabtu (13/10/2018) dan akan bergabung dengan perwakilan lembaga terkait dari Indonesia.

Lembaga itu terdiri dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, BMKG, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan para pakar lainnya. Adapun koordinasinya dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Setelah melakukan survei, tim itu akan merumuskan masterplan untuk membangun Palu yang lebih kuat.

Di samping mendiskusikan penanganan bencana, pertemuan itu pun membahas perkembangan proyek-proyek kerja sama Kementerian PUPR dan JICA yang sudah berjalan.

Salah satunya yaitu proyek pengelolaan air limbah Jakarta (Jakarta Sewerage Development Project) Zona 6.

Diharapkan penandatanganan pinjaman (loan signing) senilai 281,64 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,2 triliun untuk proyek ini bisa dilakukan pada akhir 2018.

Sementara itu, proyek lain yang dibahas yaitu Jakarta Sewerage Development Project Zona 1 senilai 622 juta dollar AS atau lebih kurang Rp 9,4 triliun, studi untuk pembangunan tunnel pada ruas tol Padang-Pekanbaru senilai 427 juta dollar AS atau sekitar Rp 6,4 triliun.

Kemudian, ada juga pembangunan jalan akses pelabuhan Patimban tahap I sepanjang 8,1 kilometer yang kontrak konstruksinya sudah ditandatangani pada 14 Agustus 2018 dan ditargetkan selesai pada akhir 2019.