Terkait Bencana, Ahli: Indonesia Tidak Punya "Safety Culture"

Artinya, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan budaya aman atau safety culture. Hal itu penting dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya bencana.

Menurut Linda, keamanan ataupun kerawanan suatu daerah terhadap bencana sudah ditentukan dalam berbagai aturan pemerintah dan riset yang dilakukan oleh para ilmuwan.

Namun, aturan itu tidak diterapkan dengan baik dan belum menjadi budaya masyarakat Indonesia.

“Undang-undang atau aturan pembangunan itu hanya ada di dalam struktur, tidak pernah menjadi kultur. Tidak melekat dan menjadi bagian dari hidup kita. Kita enggak punya safety culture,” ujar Linda saat pemaparannya dalam diskusi tentang bencana alam, Senin (8/10/2018) di Jakarta.

Hal itu pula yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di daerah rawan bencana, seperti di Sulawesi Tengah dan sekitarnya yang baru-baru ini mengalami gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi.

Sebelumnya, masyarakat di sana sudah diinformasikan dan diingatkan oleh berbagai instansi pemerintah dan swasta mengenai potensi terjadinya bencana.

Bahkan, menurut informasi dari salah satu lembaga pemerintahan, papan peringatan sudah pernah dipasang di pantai yang diterjang tsunami. Namun, hal itu diabaikan oleh masyarakat setempat.

“Semuanya kembali ke perilaku masyarakat. Ada failure of mind atau kegagalan di otak kita. Dari beberapa hasil riset, kita tidak pernah mempertimbangkan aspek sosial. Infrastruktur sosial enggak pernah dilihat,” ungkap Linda.

Dia menambahkan, infrastruktur sosial memiliki hubungan erat dengan risiko terjadinya kerusakan akibat bencana.

Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan potensi bahaya di daerah yang ditempatinya, maka akan semakin kecil kemungkinan menjadi korban bencana.

“Infrastruktur sosial itu sangat rentan terhadap natural hazard, itu yang harus diperkuat. Kalau social capital kuat, mereka enggak akan mau tinggal di daerah yang berisiko, tapi masalahnya enggak mau mengerti,” tuntas Linda.