Sejumlah Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR Didukung KPBU-AP

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah proyek infrastruktur yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat dukungan pembiayaan dan penjaminan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan di sela-sela kegiatan Media Forum bertajuk "Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesia Model" pada ajang Annual Meeting 2018 IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, selama ini pihaknya terus berinovasi mencari skema pembiayaan baru guna mendukung penyelesaian proyek infrastruktur yang ditugaskan kepada PUPR.

Terbatasnya anggaran yang dialokasikan mendorong kreativitas untuk memenuhi target yang ditentukan.

"Anggaran yang dialokasikan di Kementerian PUPR dalam empat tahun terakhir rata-rata Rp 105 triliun, sementara kebutuhannya lebih besar," kata Basuki dalam keterangan tertulis.

KPBU selama ini sudah sering dilakukan Kementerian PUPR dengan pihak swasta terutama proyek jalan tol dan penyediaan air minum.

Namun dalam waktu dekat, kementerian akan meluncurkan skema KPBU baru yaitu availability payment (AP) atau ketersediaan layanan. Skema ini telah diajukan dan mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan.

Untuk tahap pertama, KPBU AP akan dilakukan untuk tiga proyek preservasi jalan nasional non tol yaitu Jalur Lintas Timur Sumatera, Jalan Trans Sumatera, Jalan Trans Papua.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, banyak proyek dikerjakan Kementerian PUPR diminati swasta.

Dengan adanya KPBU ini, maka aset yang telah dimiliki pemerintah dapat terpelihara dengan baik dan kualitasnya tetap terjaga.

Berikut beberapa proyek yang ditandatangani kerja samanya:

1. SPAM Semarang Barat

Penandatangan Head of Agreement dilakukan antara Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan, Direktur Utama PT Air Semarang Barat Immanuel Ria Swarna dan Pjs Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Muhammad Farchan.

Proyek ini ditargetkan akan mulai beroperasi tahun 2021 dan akan memberikan manfaat penyediaan air bersih dengan kapasitas 1.000 liter per detik bagi sekitar 60.000 jiwa.

Kementerian PUPR juga telah menyiapkan proyek KPBU SPAM lainnya yakni SPAM Jatiluhur, Karian dan proyek SPAM potensial lainnya.

2. KPBU Jalan Nasional Non Tol Ruas Sumatera Selatan

Dalam hal ini dilakukan penyerahan permohonan penjaminan proyek yang dilakukan Dirjen Bina Marga Sugiyartanto kepada Direktur PT PII Armand Hermawan. Penyampaian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan bankability proyek.

Preservasi jalan nasional di sekitar Kota Palembang sepanjang 29,87 kilometer ini menjadi proyek KPBU pertama untuk preservasi jalan nasional yang dikembangkan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Dengan nilai investasi kurang lebih Rp 1,35 Triliun, proyek ini akan menggandeng investor swasta untuk melakukan preservasi jalan nasional selama masa konsesi dengan skema Ketersediaan Layanan (Availability Payment).

3. Proyek Tol JORR III

Proyek ini lebih dikenal sebagai Tol Cikunir-Ulujami. Penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan konsorsium antara badan usaha pemrakarsa yaitu PT Nusantara Infrastructure, PT Acset Indonusa dan PT Adhi Karya dengan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), turut dilaksanakan kemarin.

Pembangunan Jalan Tol Layang JORR III bertujuan untuk mengurangi beban lalu lintas di sepanjang JORR serta memaksimalkan kapasitas lalu lintas di sepanjang koridor JORR jika diintegrasikan dengan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II (Layang) dan/ atau Jalan Tol Jakarta - Cikampek II (Selatan).

Selain itu, pembangunan jalan tol layang JORR III juga ditujukan untuk mengurai kemacetan dan beban lalu lintas tol dalam kota. Proyek dengan total panjang 28,86 kilometer ini menelan investasi Rp 22,5 Triliun.